Pakar UGM Usul Pemerintah Tata Ulang Skema KPBU agar Proyek Tetap Jalan saat Anggaran Dipangkas
Pemotongan anggaran ini ditengarai akan berdampak pada kelanjutan proyek pembangunan jalan, perbaikan jalan yang rusak, jalan tol, proyek waduk
Penulis: Ardhike Indah | Editor: Yoseph Hary W
“Kita perlu mengakui bahwa pada umumnya sektor swasta lebih maju (advanced) dalam teknologi dan manajemen daripada sektor publik, sehingga bermitra dengan sektor swasta juga akan memberikan sharing pembelajaran bersama terutama bagi pemerintah,” katanya.
KPBU merupakan salah satu sarana untuk memobilisasi dana dari badan usaha atau sektor swasta.
Di samping itu, dengan model KPBU akan mengurangi peran negara di sektor pembangunan infrastruktur.
Subarsono menyebutkan, berdasarkan pengalaman di negara-negara Eropa Barat, public private partnership (PPP) dapat mempercepat pembangunan.
Pasalnya, pemerintah bisa mengalokasikan dana yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan dengan ditopang oleh modal sektor swasta.
Pembangunan di beberapa sektor dapat berjalan ketika ada dukungan dana dari sektor swasta di tengah keterbatasan modal pemerintah.
“Cara ini saya pikir lebih baik, daripada proyek berhenti. Dengan dukungan dana semakin besar karena topangan dana dari badan usaha, maka kualitas infrastruktur juga akan lebih baik dibandingkan jika dibangun hanya dengan dana dari pemerintah yang terbatas,” katanya. (Ard)
Pemda DIY Perlu Efisiensi dan Genjot PAD untuk Siasati Pemangkasan Danais 2026 |
![]() |
---|
Pakar UGM: Soal Royalti, Perlu Transparansi Pengelolaan Dananya |
![]() |
---|
Rebranding Hingga Bidik Pasar Mancanegara Jadi Srategi Perhotelan di Tengah Efisiensi |
![]() |
---|
Pemangkasan Danais 2026, Pemda DIY Siapkan Prioritas Program |
![]() |
---|
Bagaimana Penyelesaian Ambalat yang Ideal? Begini Kata Pakar UGM |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.