Apa yang Harus Dilakukan Jika Hasil Cek Kesehatan di Program PKG Kurang Baik?

TRIBUNJOGJA.COM - Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) sudah bergulir di sejumlah daerah, tidak terkecuali Kota Yogyakarta, Selasa (11/2/2025).

Kick-off program Presiden Prabowo itu berlangsung di Gedung Serba Guna Wiroguna, Kemantren Mergangsan.

Pemeriksaan kesehatan gratis memang menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk mendeteksi kondisi kesehatan lebih dini. 

Namun, apa yang harus dilakukan jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi kurang baik?

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya, Emma Rahmi Aryani mengatakan, warga bisa menerima penanganan lanjutan yang diberikan oleh Puskesmas jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi kurang baik.

Pemeriksaan  dilakukan secara spesifik menyasar indikasi-indikasi kesehatan warga hasil skrining melalui form mandiri.

Sehingga, ketika pengakses layanan diketahui mengidap penyakit yang cenderung gawat, penanganan lanjutan pun bakal diberikan Puskesmas.

"Misalnya, ternyata ada kanker. Jadi, kalau memang itu harus dirujuk, ya kita rujuk. Sehingga, program ini sekaligus jadi deteksi dini," tuturnya.

Baca juga: Hari Pertama Pelaksanaan PKG di Gunungkidul, Kendala Kekurangan Dokter hingga Prasarana Kesehatan 

Mengutip Kompas.com, Kepala Puskesmas Beji, Depok, Jawa Barat, Hilma Handayani menyampaikan, hasil cek kesehatan gratis (CKG) peserta yang tidak normal akan langsung ditindaklanjuti. 

“(Jika hasilnya) mengharuskan dia berkunjung kembali (ke puskesmas), kunjungan kembalinya ya sebagai pasien, bukan sebagai peserta CKG,” ucap Hilma kepada Kompas.com, Selasa (11/2/2025).

Alurnya, para peserta yang hasil CKG-nya kurang baik akan dijadikan dasar penanganan dokter saat pendaftaran sebagai pasien. 

“Nanti akan ada dokter mengarahkan, apakah dikasih obat, atau dia dikasih rujukan (ke rumah sakit),” tutur Hilma. 

Sebaliknya, jika hasil CKG dikatakan normal dan baik, maka puskesmas hanya memberikan sejumlah edukasi agar menjaga pola hidup sehat dan beberapa tips agar kesehatannya tetap terjaga.

Sasar Masyarakat yang Tidak Berulangtahun

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, menyampaikan, PKG yang diluncurkan memang baru menyasar masyarakat yang berulangtahun.

Hanya saja, karena baru dirilis pada Februari, penduduk yang ulang tahunnya di 2025 sudah terlewat, tetap mendapat kesempatan.

"Sampai dengan April ini yang tidak tepat dengan hari ulang tahun pun tetap kita layani. Setelah April, tentunya nanti disesuaikan," katanya.

Dalam peluncuran tersebut, kegiatan PKG pun berlangsung secara serentak di 18 Puskesmas yang tersebar di 14 kemantren di Kota Yogya.

Untuk mengaksesnya, warga tinggal mengunduh dan membuat akun di SATUSEHAT Mobile (SSM) guna mempermudah pendaftaran pemeriksaan.

"Karena dengan program ini warga bisa secara gratis dilayani, yang harapannya ending kedepannya derajat kesehatan masyarakat meningkat," ujarnya.

"Kalau masyarakatnya sehat, tentunya pembangunan juga akan lancar, negara juga akan menjadi aman. Jadi, endingnya seperti itu," tambah Pj Wali Kota.

Pelayanan Disesuaikan Usia

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Tri Widiyantara, menyampaikan dalam PKG tersebut, masyarakat akan mendapat layanan pemeriksaan kesehatan yang berbeda-beda. 

Di mana, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tersebut akan diberikan sesuai dengan kelompok usia atau umur masyarakat. 

Baca juga: Program PKG di Kota Yogya Resmi Diluncurkan, Warga yang Berulang Tahun Bisa Cek Kesehatan Gratis

"Jadi, ada tes laboratorium, ada kayak tes EKG, USG, pemeriksaan mata dan sebagainya," ucap Agus.

Adapun mekanisme PKG tersebut diterapkan dengan integrasi dalam aplikasi yang dibuat oleh Kemenkes, yaitu Sehat Mobile, sehingga masyarakat yang sedang berulang tahun atau sampai H+30 berulang tahun bisa mendaftarkan diri lewat aplikasi tersebut. 

Nantinya, aplikasi itu juga akan terhubung dengan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).

"Saat ini dari teman teman di Puskesmas, untuk PKG ini masih ada beberapa kendala. Kendala itu seperti misalnya masyarakat yang ulang tahun hari ini, belum bisa mendaftar, kemudian juga harus mengisi kuesioner. Dan kendala yang dihadapi ini kita lakukan inventarisasi," urai dia.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )