Masih Ada 1.627 Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta, Paling Banyak di Tegalrejo

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang per akhir 2024 lalu masih menyisakan sekira 1.627 unit dan tersebar di seluruh kemantren di Kota Pelajar.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN
PEKERJAAN RUMAH - Wali Kota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo menyambangi rumah tidak layak huni (RTLH) yang disasar program rehabilitasi, di Kemantren Wirobrajan, Minggu (12/1/2025). Masih banyaknya RTLH di Kota Yogyakarta menjadi salah satu pekerjaan rumah besar yang menanti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogya terpilih 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pekerjaan rumah cukup berat sudah menanti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta yang bakal dilantik 25 Februari 2025 mendatang.

Salah satunya, problem Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang per akhir 2024 lalu masih menyisakan sekira 1.627 unit dan tersebar di seluruh kemantren di Kota Pelajar.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya, Sigit Setiawan, mengatakan jumlah tersebut merupakan RTLH yang tercatat sampai 31 Desember 2024.

Adapun kemantren dengan jumlah RTLH terbanyak adalah Tegalrejo, dengan jumlah mencapai 320 unit, disusul Jetis 259 unit, Gedongtengen 183 unit, Wirobrajan 128 unit, Mergangsan 131 unit, Kraton 121 unit, Umbulharjo 113 unit dan Kotagede 107 unit. 

Sementara, di kemantren lain, RTLH yang tersisa jumlahnya tinggal di bawah 100, seperti Pakualaman 78 unit, Mantrijeron 67 unit, Gondokusuman 57 unit dan Danurejan 30 unit.

Kemudian, di Gondomanan 18 unit, serta Ngampilan sebagai kemantren dengan jumlah RTLH paling sedikit, yang sejauh ini hanya menyisakan 15 unit saja.

"Sehingga, sampai dengan 31 Desember 2024 masih ada ada 1.627 rumah tidak layak huni di Kota Yogya yang belum tertangani," katanya, Selasa (4/2/2025).

Baca juga: Jelang Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo Siapkan Tim Transisi

Guna mengatasi problem tersebut, Pemkot Yogyakarta pun menggelontorkan anggaran Rp1,075 miliar lewat APBD 2025 untuk peningkatan kualitas 51 RTLH di 11 kemantren.

Ditambah, gelontoran dari APBD DIY sebesar Rp585 juta untuk sembilan pembangunan baru rumah layak huni yang tersebar di dua kemantren.

Meski demikian, terkait target penuntasan RTLH secara keseluruhan, pihaknya harus berkoordinasi dengan Wali Kota Yogyakarta definitif yang baru dilantik pekan depan.

"Itu (target pengentasan RTLH) baru akan kami susun bersama Wali Kota yang baru (definitif)," ungkap Sigit.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo menegaskan komitmen untuk menyelesaikan problem RTLH yang jumlahnya masih ribuan.

Menurutnya, dengan semangat gotong royong yang dimiliki warga Kota Yogya, seharusnya tidak boleh lagi  ada RTLH yang membahayakan keselamatan penghuninya.

"Ini kan sesuai dengan jargon Segara Amarta, semangat gotong royong agawe majuning Ngayogyakarta," ujar Hasto.

Ia menegaskan, setelah menjadi Wali Kota definitif nanti, program-program pengentasan RTLH akan digencarkan dengan monitoring langsung ke lingkungan masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved