Pengawasan Terfokus Jadi Kunci Sukses Pengawasan Bawaslu DIY Selama Pemilu dan Pilkada 2024 di DIY

Selain itu juga gesekan antar pendukung sangat kuat.

Meski begitu, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat ditekan dan dicegah dengan baik.

Selain karena upaya Bawaslu DIY yang fokus pada pencegahan pelanggaran, dukungan pemerintah daerah, pegiat pemilu, mitra, hingga masyarakat di DIY sangat baik.

Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran di DIY bisa dimitigasi dengan baik.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina mengungkapkan ada beberapa isu krusial potensi kerawanan yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada 2024, antara lain potensi netralitas ASN, netralitas lurah dan perangkat desa, politik uang, dan lain-lain.

Ia mengakui adanya keterbatasan jumlah pengawas di DIY, sehingga Bawaslu DIY perlu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder.

Umi menilai, DIY diuntungkan karena menjadi lumbung perguruan tinggi, sehingga memiliki sumber daya melimpah, baik itu dosen maupun mahasiswa.

Selain itu banyak pihak yang peduli terhadap isu kepemiluan, sehingga banyak komunitas, NGO, dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan. Termasuk memberikan informasi dan masukan dalam pengawasan.

“Misalnya ada desa anti politik uang, ini tersebar di 5 kabupaten/kota. Ini bukan inisiasi Bawaslu, tetapi muncul dari kesadaran masyarakat, kemudian kami bina. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa politik uang adalah bahaya laten. Bahkan di beberapa desa ini sudah masuk ke peraturan kalurahan, jadi produk hukum. Ini bukan kerja Bawaslu, tetapi semua pihak yang dipelopori masyarakat,” ungkapnya.

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, pihaknya juga melakukan berbagai kegiatan yang menyasar kampus dan sekolah.

Tujuannya untuk memberikan pentingnya partisipasi pemilih pemula.

Apalagi secara demografi, Gen Z memiliki porsi besar dalam pemilihan 2024 ini.

Di samping itu, pihaknya juga menggandeng influencer untuk menjadi agen Bawaslu DIY.

Dengan demikian, upaya edukasi juga bisa dilakukan di ruang-ruang digital.

“Pengawasan partisipatif ini juga melibatkan perguruan tinggi, banyak yang bisa dikerjasamakan. Pemilu kemarin ada 1.500 mahasiswa yang melakukan KKN tematik pemilu. Kemudian ada fakultas hukum yang mendampingi desa-desa untuk anti politik uang. Dan sosialisasi ini memang efektif, kalau kita masif,” ujarnya.

“DIY beruntung karena banyak pihak yang concern pada isu kepemiluan. Ada banyak pegiat, komunitas, dan stakeholder lainnya yang peduli. Sehingga potensi-potensi kerawanan di DIY bisa dicegah,” imbuhnya. (*)