3 Kontroversi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol: Abai Tragedi Itaewon hingga Istri Disuap Dior

Langkah ini dipicu oleh upaya oposisi untuk memakzulkan jaksa tinggi dan menolak proposal anggaran pemerintah.

Yoon menuduh partai oposisi di negara tersebut bersimpati dengan Korea Utara dan berupaya untuk melumpuhkan pemerintahan dengan aktivitas anti-negara.

Yoon membuat pengumuman tersebut dalam jumpa pers yang disiarkan televisi.

Dia pun berjanji untuk melenyapkan kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi yang konstitusional, mengutip CNN.

“Saya akan melenyapkan kekuatan anti-negara secepat mungkin dan menormalisasi negara,” katanya, sambil meminta masyarakat untuk percaya padanya dan menoleransi beberapa ketidaknyamanan.

Dia membenarkan keputusan tersebut sebagai hal yang penting untuk melindungi kebebasan dan keselamatan masyarakat, memastikan keberlanjutan negara, dan mewariskan negara yang stabil kepada generasi mendatang.

Setelah darurat militer diumumkan, kantor parlemen diblokir dan anggotanya tidak dapat masuk.

Yoon juga menuduh pihak oposisi mengubah negaranya menjadi surga narkoba dan menciptakan kekacauan yang merugikan keselamatan dan penghidupan masyarakat. 

Oposisi utama Korea Selatan, Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, telah meminta semua anggota parlemen untuk berkumpul di Majelis Nasional, meskipun pintu masuk ke parlemen diblokir.

“Presiden Yoon mengumumkan darurat militer tanpa alasan,” kata Lee Jae-myung, Ketua Umum Partai Demokrat.

Dia mencap deklarasi tersebut inkonstitusional. 

“Tank, kendaraan lapis baja, dan tentara bersenjata, juga pedang akan segera menguasai negara ini,” jelasnya.

Terakhir kali, darurat militer diumumkan di Korea Selatan adalah pada tahun 1979, setelah pembunuhan diktator Korea Selatan Park Chung-hee, yang merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada tahun 1961.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )