3 Kontroversi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol: Abai Tragedi Itaewon hingga Istri Disuap Dior

TRIBUNJOGJA.COM - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, tak lepas dari sorotan publik sejak menjabat pada 2022. 

Popularitasnya merosot tajam akibat serangkaian skandal besar, mulai dari pengabaian atas tragedi Itaewon yang menewaskan 159 orang hingga tuduhan suap yang melibatkan tas desainer mewah untuk sang istri. 

Bahkan, ada banyak masyarakat yang mendukung pemakzulannya.

Berikut tiga kontroversi Yoon Suk Yeol sejak awal menjabat.

1. Abai terhadap tragedi Itaewon yang mematikan


Hanya beberapa bulan setelah dilantik, tragedi Halloween di Itaewon terjadi, menewaskan 159 orang. 

Tragedi Itewon terjadi pada 31 Oktober 2022 dan Yoon dilantik sebagai presiden sejak 10 Mei 2022.

Publik menuntut pertanggungjawaban dan tindakan nyata dari pemerintah. 

Banyak keluarga korban yang merasa pemerintah hanya mengejar pejabat tingkat rendah, sementara pihak yang bertanggung jawab di tingkat atas belum dipertanggungjawabkan. 

Investigasi awal menemukan bahwa polisi gagal mempersiapkan pengendalian kerumunan yang memadai, meskipun telah ada peringatan beberapa jam sebelumnya

Setahun kemudian, pada 2024, keluarga korban mengaku masih kecewa dengan respons yang diberikan. 

Yoon memveto Rancangan Undang-Undang (RUU) Khusus yang mengamanatkan penyelidikan baru atas kasus tersebut.

Yoon menggunakan hak vetonya dengan mendukung mosi yang menuntut Majelis Nasional untuk mempertimbangkan kembali RUU yang diajukan oleh oposisi utama, Partai Demokrat, melalui Majelis Nasional pada bulan Januari 2024.

RUU tersebut menyerukan pembentukan komite investigasi khusus untuk memeriksa kembali penyebab terjadinya kerumunan massa yang mematikan dan untuk menjamin hak-hak para korban.

Menjelaskan penolakan tersebut, Perdana Menteri Han Duck So mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada Komisi Penyelidikan Khusus.

Dia mengatakan, ada potensi merusak prinsip konstitusional, dan bahwa keadilan serta netralitas tidak dapat dijamin dalam pembentukan komisi tersebut, sehingga veto presiden diterapkan.

Menurut RUU tersebut, komite yang terdiri dari 11 anggota akan dibentuk, dengan empat anggota yang direkomendasikan oleh partai penguasa dan empat oleh partai oposisi, serta tiga anggota yang direkomendasikan oleh ketua parlemen bekerja sama dengan keluarga korban.

"Terdapat kekhawatiran besar bahwa keadilan dan netralitas dapat terkompromikan dalam proses ini," kata Perdana Menteri Han, menanggapi permintaan dari korban dan keluarga mereka.

Ia meyakinkan keluarga korban bahwa pemerintah akan memperkuat dukungan baik finansial maupun mental, termasuk menanggung biaya medis dan tunjangan kehadiran.

Pemerintah juga berjanji untuk mempercepat kompensasi bagi keluarga korban, terlepas dari hasil proses peradilan sipil dan pidana yang sedang berlangsung.

2. Kontroversi tas desainer


Lalu muncul skandal tas Dior. Istri Yoon, Kim Keon Hee, dituduh menerima tas desainer seharga USD 2.200 (atau sekitar Rp34 juta) sebagai hadiah.

Itu dianggap melanggar undang-undang anti-korupsi yang melarang pejabat publik dan pasangan mereka menerima hadiah senilai lebih dari USD 750.

Yoon menyebut tuduhan itu sebagai aksi politik murahan. 

Pada 21 Agustus 2024, Jaksa Korea Selatan dilaporkan membebaskan Kim Keon Hee dari tuduhan pidana terkait penerimaan tas mewah tersebut.

Menurut laporan, Kantor Jaksa Distrik Seoul Pusat menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara tugas Yoon dan penerimaan tas oleh Ibu Negara Kim Keon Hee. 

Mereka juga tidak menemukan bukti bahwa pemberi tas, seorang pendeta, menawarkan jasa atau imbalan tertentu sebagai balasan.

Keputusan ini menandai berakhirnya penyelidikan kasus yang sempat mengguncang dunia politik Korea Selatan, meskipun kontroversi terkait tas desainer ini masih menjadi sorotan publik.

3. Darurat militer mendadak

Kontroversi Yoon Suk Yeol nyatanya terus muncul. Terbaru, Selasa (3/12/2024), Yoon mengumumkan darurat militer mendadak.

Kekuasaan parlemen yang dikuasai oposisi menjadi alasan Yoon mengumumkan darurat militer. 

Langkah ini dipicu oleh upaya oposisi untuk memakzulkan jaksa tinggi dan menolak proposal anggaran pemerintah.

Yoon menuduh partai oposisi di negara tersebut bersimpati dengan Korea Utara dan berupaya untuk melumpuhkan pemerintahan dengan aktivitas anti-negara.

Yoon membuat pengumuman tersebut dalam jumpa pers yang disiarkan televisi.

Dia pun berjanji untuk melenyapkan kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi yang konstitusional, mengutip CNN.

“Saya akan melenyapkan kekuatan anti-negara secepat mungkin dan menormalisasi negara,” katanya, sambil meminta masyarakat untuk percaya padanya dan menoleransi beberapa ketidaknyamanan.

Dia membenarkan keputusan tersebut sebagai hal yang penting untuk melindungi kebebasan dan keselamatan masyarakat, memastikan keberlanjutan negara, dan mewariskan negara yang stabil kepada generasi mendatang.

Setelah darurat militer diumumkan, kantor parlemen diblokir dan anggotanya tidak dapat masuk.

Yoon juga menuduh pihak oposisi mengubah negaranya menjadi surga narkoba dan menciptakan kekacauan yang merugikan keselamatan dan penghidupan masyarakat. 

Oposisi utama Korea Selatan, Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, telah meminta semua anggota parlemen untuk berkumpul di Majelis Nasional, meskipun pintu masuk ke parlemen diblokir.

“Presiden Yoon mengumumkan darurat militer tanpa alasan,” kata Lee Jae-myung, Ketua Umum Partai Demokrat.

Dia mencap deklarasi tersebut inkonstitusional. 

“Tank, kendaraan lapis baja, dan tentara bersenjata, juga pedang akan segera menguasai negara ini,” jelasnya.

Terakhir kali, darurat militer diumumkan di Korea Selatan adalah pada tahun 1979, setelah pembunuhan diktator Korea Selatan Park Chung-hee, yang merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada tahun 1961.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )