Sosiolog UGM: Industri Miras Bergerak Underground, Perlu Pengawasan Khusus

Alih-alih menekan peredaran, penjualan miras bisa diatur agar lebih terpusat.

Dijelaskan Derajad, jual beli miras terpusat akan sangat membantu pemerintah mengawasi industri tersebut, termasuk untuk mengimplementasi regulasi yang sudah berlaku.

“Sarannya, saya kira justru legalkan, tapi penjualannya terpusat. Kalau begitu nanti kita bisa tahu siapa penjualnya, siapa yang beli, perputaran uangnya ke mana. Itu jelas,” ucapnya.

Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengamanan Minuman Beralkohol mengatur inventarisasi peredaran miras, mengoptimalkan peran pemerintah daerah, hingga larangan penjualan secara daring dan pesan antar.

Kendati demikian, regulasi tersebut belum mengatur pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi miras secara khusus.

Hal ini menyebabkan regulasi yang berlaku justru sulit diimplementasikan.

Menurut Derajad, fungsi pengawasan harus dilakukan oleh dua pihak.

Pertama, elemen masyarakat perlu dilibatkan secara ad hoc, khususnya mereka yang memiliki keahlian mengenali jenis-jenis miras yang beredar.

Pasalnya, banyak ditemukan kasus miras diracik sendiri oleh oknum-oknum tertentu dan diperjualbelikan secara bebas.

 Elemen masyarakat tentu akan lebih mengenal dan mengetahui distribusi dari produk miras tersebut.

Kedua, harus ada lembaga yang mampu mengawasi secara terus menerus dan berlapis.

Mulai dari jenis produk, sampai perputaran ekonominya.

“Perlu diawasi dari segi produknya juga. Kalau kita bicara anggur (atau miras) itu kan  bermacam-macam kadar alkoholnya. Banyak pakar dan elemen perhotelan itu saya kira lebih tahu. Mereka juga perlu dilibatkan,” kata Derajad. (*)