Sosiolog UGM: Industri Miras Bergerak Underground, Perlu Pengawasan Khusus

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kasus penusukan seorang santri oleh sejumlah pemuda yang diduga mabuk di Prawirotaman, Kota Yogyakarta pada Rabu (30/10/2024) lalu direspon oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X melalui Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 5 Tahun 2024.

Instruksi tersebut mengatur inventarisasi, pengawasan, hingga peredaran minuman beralkohol di Yogyakarta.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Derajad Sulistyo Widhyharto, M.Si., memberikan apresiasi terhadap respon cepat pemerintah mengatasi peredaran minuman keras (miras).

Menurutnya, selama ini, beredarnya miras belum diawasi secara maksimal.

Ini memiliki korelasi antara Yogyakarta sebagai kota pelajar sekaligus kota pariwisata yang tentunya memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.

“Seharusnya, pemerintah sejak awal sudah bisa mengantisipasi langkah pengendalian penyebaran miras. Selama ini, industri miras selalu bergerak secara underground dan tidak bisa dikendalikan pemerintah,” katanya, Kamis (7/11/2024).

Dia menyebut, kalau hanya melihat sektor formal, regulasi tersebut sangat relevan.

Namun, sayangnya, persebaran miras secara informal yang perlu pengawasan khusus.

“Sudah bagus, walaupun penanganannya bisa dibilang terlambat. Sejauh ini belum ada badan khusus yang ditugaskan mengawasi jual-beli miras. Instruksi tersebut hanya mengatur sektor formal saja,” ucap Derajad.

Baca juga: Pemkab Sleman Terus Gencarkan Razia Miras Ilegal, Ini Langkah Satpol PP Sleman

Dia menilai, sektor informal memiliki peran besar menggerakkan industri miras ini.

Ia menggambarkan fenomena gunung es sebagai representasi, di mana industri miras yang dapat terlihat hanya di permukaan.

Sedangkan, aktivitas jual beli miras lainnya tidak terkendali.

“Itu memang underground economy, jadi sulit pengawasannya. Selain peredarannya, produknya itu sendiri juga perlu diawasi. Mungkin produk yang resmi beredar bisa terdata, tapi bagaimana dengan produk oplosan, misalnya?,” imbuh Derajad.

Dia menambahkan, untuk menangani masalah tersebut pemerintah perlu mengetahui dulu industri miras yang selama ini berjalan.