Kesejahteraan Guru Honorer yang Memprihatinkan

"Memang yang masih cukup memprihatinkan berdasarkan pengamatan kami, adalah guru pada wilayah kabupaten/kota. Hal ini karena jangkauan dan kekuatan PAD tidak sama dengan Pemerintah Provinsi DIY," sambungnya.

Perhatian lebih

Sementara itu Bowo (nama samaran), mengaku mengabdi sebagai guru honorer di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Laki-laki usia 34 tahun ini telah mengabdi sejak tahun 2005.

"Awal-awal itu, saya jadi guru digaji dari anggaran komite sekolah senilai Rp150 ribu per bulan," ucap laki-laki asli warga Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul itu.

Bowo semakin mencintai profesi tersebut hingga akhirnya kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Gunungkidul sambil melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru magang. Saat kuliah, Bowo mengambil program studi pendidikan agar selaras dengan profesinya.

"Lalu, jaman Presiden SBY ada pengangkatan dari guru honorer menjadi PNS. Tapi, saya tidak terakomodir. Selanjutnya sekitar 2010, pemerintah mengakomodir mengangkat guru honorer dan pada 2015 saya sudah diakomodir sebagai guru non ASN," tuturnya.

Dari situ, Bowo mendapatkan peningkatan gaji dari APBD Kabupaten Gunungkidul menjadi Rp300 ribu per bulan. Pada 2018, perhatian dari pemerintah terhadap profesi guru semakin membaik. Hal itu terbukti dari adanya peningkatan insentif atau gaji honorer senilai Rp850 ribu.

"Pada 2019, gaji guru honorer ditetapkan di atas UMK Gunungkidul atau senilai Rp1,9 juta. Sampai sekarang masih sama," urainya.

Meski demikian, Bowo mengaku bahwa gaji tersebut tidak lah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, Bowo nekat berkecimpung di bidang peternakan dengan ternak kambing jawa. 

Menurutnya, guru merupakan profesi yang menantang dan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan mengabdi sebagai seorang guru, Bowo mengaku senang bisa bertemu dengan generasi-generasi bangsa. 

"Kalau menjadi guru, saya juga bisa fokus untuk mencerdaskan anak-anak. Profesi itu tidak mudah, tapi guru adalah profesi mulia," jelasnya.

Maka dari itu, Bowo berharap kepada pemerintah untuk lebih mendukung kesejahteraan para guru dan berharap bisa mengangkat nasib guru honorer menjadi ASN.

"Saya harap, penambahan insentif itu bisa dipukul rata. Utamanya untuk para guru honorer. Karena memang gaji kami enggak banyak, tapi pekerjaan kami setara dengan guru berstatus ASN," tutupnya.

Perjuangkan nasib

Sementara itu, Forum Komunikasi Honorer Kabupaten Bantul berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan DPRD Bantul untuk memperjuangkan nasib para pegawai honorer atau non-ASN.