Transformasi Money Politic di Pilkada 2024, Bawaslu DIY Beri Pengarahan ke PPK dan Panwascam

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menggelar Rapat Koordinasi Peran Penyelenggara Pemilu Dalam Mendukung Pemilihan Bupati dan Walikota yang Berintegritas di Grand Mercure Hotel, Selasa (29/10/2024) kemarin. 

Sebanyak 270 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dikumpulkan untuk menyamakan persepsi penanganan potensi pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan Pilkada yang berintegritas. 

Wilayah DIY, disebutkan Najib, memiliki SDM luar biasa, selalu jadi barometer terdepan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Pertemuan ini menjadi cara menyamakan frekuensi dan harapan juga keinginan memitigasi potensi masalah pelaksanaan pilkada di DIY. 

Pileg dan Pilpres di DIY menurutnya terbaik penyelenggaraannya berkat kerja keras semua pihak tak hanya KPU dan Bawaslu. 

"Kami ingin pastikan sampai level desa dan kelurahan, berjalan dengan baik. Bagaimana kita meminimalisir pelanggaran, tugas kami semua menekan. Kami menajamkan pemahaman dan membangun kesadaran berkolaborasi, bersinergi untuk keberhasilan pilkada 2024," ungkap Najib.

Sinergi bersama menurut Najib harus diwujudkan termasuk dengan KPU selaku penyelenggara pemilu. 

Baca juga: Bawaslu DIY Miliki Aplikasi Siwaslih, Senjata Para Pengawas Kabupaten/Kota dan TPS

Forum pertemuan yang diadakan diharapkan menjadi pembuka jalan lebar membangun sinergi dalam pelaksanaan pilkada.

"Lewat acara ini kami ingin membangun sinergi. Forum ini menjadi pembuka, harapannya diikuti di tiap kabupaten/kota. Sampai level Panwascam dan kelurahan PPK. Kami mendengar di kecamatan sudah melakukan sinergi rapat bersama PPK dan Panwascam. Ini hal baik dan harapannya sinergi terus terjalin," tandas Najib.

Sementara Mada Sukmajati, dosen UGM yang menjadi pemateri forum mengatakan ada beberapa isu terkait kerawanan pemilu yakni netralitas ASN dan praktik politik uang yang potensinya ada. 

Pengawas pemilu diminta mengubah strategi karena potensi yang juga bertransformasi.

Praktik politik uang menurutnya sangat berpotensi terjadi, karenanya skenario pencegahan dan pengawasan harus serius. 

"Harapannya tidak termanivestasikan di tahapan pilkada serentak, kalaupun iya bisa diminimalisir kerawanannya. Mungkin saat ini belum dum-duman (bagi-bagikan), mungkin akan disimpan dahulu bom-bomannya itu. Bulan November jelang hari H pemungutan suara harus kita waspadai," pungkas Mada. (*)