Resah Banyak ASN Telat Nikah, Korpri Pemkot Yogya Jadi Makcomblang Lewat 'Pados Jodho'
Korpri Pemkot Yogya, dengan membuka semacam biro perjodohan, melalui agenda Pados Jodho.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kesibukan dan tuntutan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta membuat interaksinya dengan dunia luar menjadi sangat terbatas.
Dampaknya, banyak di antara mereka yang tak kunjung menemukan tambatan hatinya untuk membangun hubungan rumah tangga, meski dari segi usia terbilang sudah matang.
Keresahan itu pun ditangkap oleh pimpinan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemkot Yogya, dengan membuka semacam biro perjodohan, melalui agenda Pados Jodho.
Kegiatan tersebut, dinilai selaras dengan semangat Korpri, untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggotanya.
Sekretaris Korpri Pemkot Yogyakarta, Dedi Budiono, mengatakan, kegiatan tersebut dapat diikuti seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Yogya, baik ASN, maupun non-ASN.
Menurutnya, berdasar hasil survei internal, pihaknya menemukan fakta, banyak pegawai yang belum menikah, atau berumah tangga, di usia yang cenderung sudah matang.
"Kebanyakan karena kesibukan. Pagi-pagi sudah berangkat kerja, pulang sore, kena macet di jalan, sampai rumah jam 17.00 sudah capek, terus tidur. Mereka tidak punya waktu untuk berinteraksi di luar ketugasan," katanya, Kamis (10/10/24).
Namun, Dedi tidak bisa membeberkan angka rinci terkait pegawai Pemkot Yogya yang belum menikah, karena pengisian data kepegawaian berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hanya saja, ia menyebut, sejak Korpi menyebarkan edaran mengenai gelaran Pados Jodho, pada Rabu (9/10/24) lalu, sudah ratusan pegawai yang menyatakan siap ambil bagian.
Baca juga: Kasus DBD di DIY Meningkat Signifikan, Capai 3.018 Kasus
"Ini baru pendataan awal, ada 140 yang mengisi. Artinya, ketika kita melakukan penjaringan, ada 140 pegawai yang mau ikut. Jumlahnya cukup tinggi. Mayoritas perempuan, sekitar 60 persen," urainya.
"Nanti kami pantau lagi, sampai batas waktunya, tanggal 15 November 2024. Kita lihat, jumlah 140 pegawai itu, apakah berkurang, atau malah bertambah lagi peminatnya," tambah Dedi.
Pria yang juga menjabat sebagai kepala BKPSDM Kota Yogya tersebut menandaskan, langkah ini merupakan sebuah ikhtiar untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi anggota Korpri.
Selaras rencana, kegiatan Pados Jodho pun bakal diseremonialkan pada 30 November 2024 mendatang dengan menggandeng pihak ketiga yang berkompetan dalam bidang perjodohan.
"Tapi, itu masih kita godog lagi, kita bahas bareng pihak ketiga. Jangan sampai kegiatan ini malah berdampak pada psikologis teman-teman. Kita niatinya kan memudahkan," katanya.
Meski demikian, Dedi tidak menampik, agenda semacam ini memang terbilang unik, dan sebatas pengetahuannya belum pernah digulirkan oleh Korpri di daerah-daerah lain.
| Cerita Guru Non-ASN di Sekolah Negeri di Jogja, Butuh Kepastian Nasib |
|
|---|
| Bupati Kulon Progo Usulkan Penggabungan Disdag dan Dinperinkop-UKM, Sebut Jadi Solusi Kekurangan ASN |
|
|---|
| DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Upayakan agar Kebijakan Pusat Tidak Serta Merta Menghapus Guru non-ASN |
|
|---|
| Bupati Magelang Grengseng Uji Coba Program Baru: ASN Pemkab Wajib Belanja di Warung |
|
|---|
| Ketua DPRD Kulon Progo Soroti 18 Guru Non-ASN Mengundurkan Diri, Desak Pemkab Evaluasi |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/enteng-jodoh_20160208_180919.jpg)