Pemkab Kulon Progo Berlakukan Status Tanggap Darurat Kekeringan Hingga 30 September 2024

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo resmi memberlakukan Status Tanggap Darurat Kekeringan.

Status tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi.

Siwi, panggilan akrabnya mengatakan sudah menandatangani SK tersebut. Draf SK sebelumnya disusun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kulon Progo.

"Drafnya sudah sampai ke meja saya dan sudah ditandatangani," katanya ditemui pada Rabu (04/09/2024) lalu.

Melalui SK Status Tanggap Darurat Kekeringan, Siwi mengatakan Pemkab Kulon Progo bisa menggelontorkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD.

Dana tersebut digunakan untuk penanganan dampak kekeringan.

Sejumlah dana dari BTT pun sudah dialokasikan sebagai tahap awal.

Namun ada kemungkinan dananya akan bertambah, menyesuaikan kebutuhan di masyarakat.

"Jadi dananya dicairkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, terutama untuk distribusi air bersih," jelas Siwi.

Menurutnya, pemanfaatan BTT untuk penanganan kekeringan perlu menggunakan skala prioritas.

Ia menilai kajian mendalam perlu dilakukan agar penanganan dampak kekeringan bisa efektif dan efisien.

Baca juga: Pria Lansia Ditemukan Meninggal Dunia Saat Gowes di Lendah Kulon Progo

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Taufik Prihadi juga membenarkan bahwa Status Tanggap Darurat Kekeringan telah diberlakukan.

"Status Tanggap Darurat Kekeringan di Kulon Progo diberlakukan mulai dari 24 Agustus hingga 30 September 2024," ujar Taufik dihubungi secara terpisah.

Setelah SK turun, pihaknya pun langsung melakukan pencairan dana BTT.

Pada tahap awal ini, BPBD Kulon Progo mengajukan dana sekitar Rp200 juta untuk penanganan kekeringan dalam bentuk distribusi air bersih hingga pengadaan sarana pendukungnya.