BSN Dorong Peningkatan Mutu dan Daya Saing DIY Melalui Standardisasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar Temu Nasional Lembaga Sertifikasi di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Kamis (29/8/2024).

Lebih dari 100 peserta dari berbagai lembaga sertifikasi se-Indonesia hadir dalam acara ini.

Tujuan utama dari temu nasional ini adalah untuk memperkuat peran Indonesia dalam penerapan standar internasional serta meningkatkan mutu dan daya saing Daerah Istimewa Yogyakarta, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan standar di Yogyakarta, BSN juga tengah mempertimbangkan untuk membuka kantor cabang di kota ini.

Kepala BSN, Kukuh S Achmad, mengungkapkan rencana pembukaan kantor cabang di Yogyakarta.

Langkah ini diambil untuk memberikan layanan yang lebih dekat kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, serta mendukung peningkatan daya saing Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di kancah nasional dan internasional.

"Dengan adanya kantor cabang di Yogyakarta, kami berharap dapat memberikan pembinaan dan edukasi terkait standarisasi secara lebih intensif kepada UMKM," ujar Kukuh.

"Kami juga ingin menggali potensi produk lokal yang bisa didorong untuk menembus pasar nasional bahkan global," tambahnya.

Lebih lanjut ditambahkannya, layanan standarisasi tersebut sudah terbentuk di beberapa daerah yakni di Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, Makasar dan Mataram.

Nantinya, ia berharap terdapat unit layanan kecil yang berada di DIY untuk lebih dekat dengan UMKM.

"Kami bisa lebih tahu potensi yang bisa diangkat ke tingkat nasional untuk meningkatkan daya saing Provinsi DIY," jelasnya.

Meningkatkan mutu dan daya saing nasional merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Baca juga: Pemberantasan Judol dan Pinjol di Kota Yogyakarta Perlu Kehadiran Pemerintah

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus berupaya memperkuat infrastruktur mutu nasional melalui sinergi dengan berbagai lembaga sertifikasi.

"Indonesia telah menduduki peringkat pertama di antara negara-negara ASEAN dalam Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023, dan peringkat ke-27 dari 185 negara di dunia," tandasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) melalui KAN.