Pemkot Yogya Pastikan Pemangkasan TKD Tidak Sentuh Program 'Gandeng Gendong' UMKM

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemkot Yogyakarta memastikan rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 tidak akan berdampak pada sektor pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Secara khusus, program Gandeng Gendong yang menghimpun UMKM kuliner berbasis wilayah untuk penyediaan makan dan minum agenda pemerintahan dipastikan tetap berjalan aman.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menegaskan, bahwa Pemkot akan melakukan efisiensi dan refocusing anggaran di beberapa sektor lain. 

Namun, ia menjamin, sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM tidak akan mengalami pemotongan.

"Yang jelas, posisinya untuk pendidikan, kesehatan, kita tidak ada pemotongan. Tapi, kalau untuk yang lain, kita efisiensi atau refocusing, tentu ada," ujarnya, Jumat (24/10/25).

Wawan menekankan, komitmen terhadap UMKM akan terus berlanjut melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan himpunan lainnya.

Saat disinggung mengenai dampak pemotongan terhadap anggaran makan dan minum yang mengandalkan program Gandeng Gendong, ia pun menyatakan dampaknya tidak signifikan. 

Ia menyebut, bahwa alokasi yang ada masih sangat mencukupi untuk mengakomodir, sekaligus menggerakkan para pelaku UMKM dari kampung-kampung di Kota Yogyakarta.

Adapun sektor yang kemungkinan besar akan terdampak signifikan oleh pemotongan TKD pada tahun mendatang ialah infrastruktur, atau proyek-proyek fisik.

Baca juga: Soal Dana Pemerintah Daerah Mengendap di Perbankan, Ini Saran Ganjar Pranowo

"Jadi, di Kota Yogya, kalau yang terkena dampak itu pastinya infrastruktur ya. Tapi, kalau yang untuk Gandeng Gendong, untuk UMKM, apalagi kesehatan dan pendidikan, di kita enggak ada (dampak)," tegasnya.

"Kota Yogya akan tetap kondusif, program-program pro-rakyat tetap menjadi prioritas. Ya, Kota Yogya intinya tetap aman, tenteram, damai," tambah Wawali.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Yogyakarta berencana melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja modal atau anggaran pembangunan fisik di 2026. 

Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun depan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan, efisiensi akan menyasar proyek-proyek seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur dan jalan. 

"Yang diefisiensikan, ya belanja modal. Beberapa kegiatan yang sifatnya belanja modal itu tidak akan direalisasikan dulu," ujarnya, belum lama ini.