Soal Dana Pemerintah Daerah Mengendap di Perbankan, Ini Saran Ganjar Pranowo

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Politisi PDIP, Ganjar Pranowo menyampaikan pendapatnya mengenai dana pemerintah daerah (pemda) yang disebut-sebut mengendap di perbankan.

Ganjar menilai isu tersebut sebaiknya tidak dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat. 

Kepala daerah dan asosiasi pemerintah daerah sebaiknya segera mengambil langkah terbuka dengan melakukan klarifikasi kepada publik dan kementerian terkait.

"Menurut saya, diklarifikasi saja. Itu kan ada asosiasi kepala daerah,gubernur, bupati, wali kota. Sangat baik kalau pimpinan asosiasi itu mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan juga Bank Indonesia," katanya, seusai mengisi kuliah umum di Unisa Yogyakarta, Jumat (24/10/2025).

Mantan Gubernur Jawa Tengah, itu menyampaikan mekanisme serupa sudah pernah dia lakukan saat masih menjabat Gubernur Jateng. 

Sebab dalam sistem keuangan daerah, tidak mungkin ada dana yang tiba-tiba muncul atau mengendap tanpa mekanisme hukum dan administrasi yang jelas.

"Waktu saya jadi gubernur juga sama. Kita jelaskan kepada menteri bahwa tidak begitu, tidak ada duit yang tiba-tiba masuk. Semua tercatat dan penggunaannya mesti melalui APBD perubahan," tandasnya.

Ganjar menyebut, yang sering kali memicu kesalahpahaman adalah kurangnya penjelasan terbuka mengenai dinamika penyerapan anggaran. 

Dalam praktiknya, banyak proyek yang tidak bisa langsung dieksekusi.

Persoalan itu terjadi karena berbagai kendala teknis. Sebut saja proses lelang yang gagal, keterlambatan administrasi atau revisi kegiatan.

Baca juga: Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Petani di Kulon Progo Bisa Hemat Operasional Hingga 40 Persen

"Kalau ada proyek yang tidak terlaksana dengan cepat, gagal lelang, atau tertunda, itu hal yang biasa terjadi di pemerintahan. Tapi mesti disampaikan secara terbuka, jangan sampai publik menebak-nebak," tegas Ganjar.

Dia menilai pentingnya prinsip transparansi fiskal agar masyarakat tidak mencurigai adanya penyimpangan atau penyelewengan. 

Meski dia tidak menampik dalam praktik pemerintahan, potensi penyalahgunaan bisa saja terjadi.

Namun mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk memastikan akuntabilitas. Karenanya bila ada indikasi korupsi atau gratifikasi maka harus dicek.

"Kalau ada gratifisikasi, dicek, pasti bisa ketahuan. Tapi jangan semua disamaratakan seolah-olah ada permainan di semua daerah," ungkapnya.