7000 Penerima Bansos di DIY Terindikasi Judi Online, Dinsos Lakukan Verifikasi Data

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Endang Patmintarsih, menyampaikan bahwa pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sosial akan dimulai pada minggu ini.

Ia menegaskan bahwa data penerima sedang dikonfirmasi dan disiapkan agar proses penyaluran bisa segera dilakukan.

“BLT itu baru mulai minggu ini. Ini kan datanya baru dikonfirmasi semuanya untuk persiapan. Saya sendiri baru sosialisasi hari Senin kemarin dengan pihak pusat. Makanya sekarang kita masih dalam proses,” ujar Endang, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, hingga saat ini belum dapat memastikan jumlah penerima karena masih menunggu data final dari Kementerian Sosial.

“Kalau jumlahnya saya belum cek sampai siang ini, nanti saya informasikan. Karena memang harus cair di minggu ini untuk penerima yang seharusnya sudah mendapat bantuan, yaitu yang menerima PKH atau BPNT,” katanya.

Endang menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan seperti biasa dan tidak terdampak oleh proses pendataan ulang. 

“Kalau PKH itu kan sudah rutin, ya. Programnya berjalan secara reguler. Nanti deh, untuk jumlah pastinya saya kirimkan, karena saya belum hapal, harus cek dulu datanya,” ujarnya.

Terkait dengan isu pencoretan penerima bansos karena indikasi terlibat judi online, Endang mengakui bahwa kasus serupa juga ditemukan di DIY.

Berdasarkan data awal dari Kementerian Sosial yang bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat sekitar tujuh ribu penerima bansos yang diduga terkait aktivitas judi online.

“Iya, di DIY ada, sekitar tujuh ribuan. Tapi saya belum tahu pasti apakah sudah dicoret atau belum, karena saya juga baru minta data ke Kementerian Sosial. Baru saja dikirim ke kami, dan kami perlu cek ulang lagi dengan kabupaten dan kota. Harus dipastikan dulu apakah data tersebut benar atau tidak,” jelasnya.

Endang menjelaskan bahwa data itu berasal dari hasil analisis PPATK yang diserahkan kepada Kementerian Sosial, lalu diteruskan kepada pemerintah daerah. 

“Data itu berasal dari PPATK. Dari PPATK kemudian diserahkan ke Menteri Sosial. Lalu dari situ, Pak Gubernur meminta datanya ke Menteri Sosial, dan akhirnya dikirimkan ke kami di Pemda. Jadi datanya sekitar 7000—tepatnya sekitar 7100 orang kemarin itu,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah DIY kini tengah memverifikasi data tersebut untuk memastikan kebenarannya sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

“Sekarang kami sedang proses pengecekan, apakah benar mereka memang terkait dengan judi online. Kalau memang benar, tentu kami akan mengikuti kebijakan pusat. Kami juga akan memberikan masukan apakah bantuan bagi penerima tersebut perlu diberhentikan atau bagaimana tindak lanjutnya,” kata Endang.

Endang belum menyebutkan perbandingan jumlah penerima yang terindikasi dengan total penerima bansos di DIY.

Ia berujar akan menyampaikan data tersebut setelah proses pengecekan selesai.

“Dari total penerima keseluruhan, nanti saya kirimkan datanya, ya. Saya tidak ingin salah menyebut kalau belum lihat langsung datanya,” ujarnya. (*)