Sekda Kulon Progo Sebut Status Darurat Kekeringan Berpotensi Diberlakukan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo memastikan kesiapannya dalam menghadapi kekeringan atau krisis air bersih di musim kemarau ini.

Salah satunya dari sisi anggaran untuk program distribusi (dropping) air bersih.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono membuka kemungkinan adanya pemberlakukan Status Darurat Kekeringan.

"Status Darurat Kekeringan ini bisa ditetapkan lewat SK (Surat Keputusan) Bupati," jelasnya pada Selasa (20/08/2024).

Meski begitu, Triyono mengatakan perlu ada berbagai pertimbangan untuk menetapkan status tersebut.

Salah satunya dari jumlah permintaan dropping air bersih di masyarakat yang bisa mengalami peningkatan.

Jika status tersebut resmi diberlakukan, maka Pemkab Kulon Progo akan leluasa mengakses Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD.

Sebab anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pengadaan dropping air bersih.

"Kalau tidak ada status tersebut, BTT tidak bisa dicairkan untuk penanganan kekeringan," ujar Triyono.

Pihaknya pun terus memonitor kondisi di masyarakat, terutama terkait tingkat kerawanan kekeringan.

Baca juga: Warga Kokap Kulon Progo Gali Sumur dari Sungai Kering Demi Mendapat Air Bersih di Musim Kemarau

Nantinya dari situ berbagai langkah dan kebijakan bisa ditentukan.

Pada satu sisi Triyono juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan.

Seperti mengajukan laporan terkait kondisi kesulitan air bersih di wilayahnya masing-masing.

"Masyarakat kami imbau lapor ke kami agar nantinya bantuan air bersih bisa diturunkan," katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Taufik Prihadi mengatakan saat ini Kulon Progo berstatus Siaga Kekeringan.