Situs Resmi Pemkab Kulon Progo Alami Serangan Siber Hingga Lebih Dari 200 Ribu Kali

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengintensifkan upaya pengamanan informasi digital untuk mencegah terjadinya peretasan.

Sebab, upaya peretasan tersebut cukup banyak terjadi, bahkan menyerang nomor ponsel pribadi milik pegawai hingga pimpinan daerah.

Kepala Diskominfo Kulon Progo, Agung Kurniawan mengatakan situs resmi pemerintah juga berisiko tinggi terkena upaya peretasan. Upaya itu terlihat dari laporan serangan siber yang dialami.

"Menurut data firewall (tembok api) kami, hingga Juli 2025 ada sebanyak 276.003 serangan siber," kata Agung pada Rabu (21/08/2025).

Mengacu pada alamat Internet Protocol (IP) serangan berasal dari dalam dan luar negeri.

Serangan tersebut berupaya membobol sistem situs pemerintah.

Meski begitu, Agung mengatakan serangan tersebut berhasil diatasi dan tidak sampai menimbulkan kerugian.

Sebab pihaknya sudah menyiapkan sistem keamanan untuk situs-situs pemerintah.

"Memang sempat tidak bisa diakses, namun bisa langsung dipulihkan," ujarnya.

Baca juga: Bupati Kulon Progo Gelar Sosialisasi Keamanan Informasi Digital, Antisipasi Upaya Peretasan

Agung memastikan pengamanan situs pemerintah lebih ditingkatkan setelah adanya serangan siber.

Termasuk memperkuat sistem penyimpanan data cadangan (back-up).

Pihaknya juga mencatat cukup banyak pegawai yang menjadi korban modus penipuan secara online.

Termasuk upaya peretasan nomor ponsel pribadi, seperti yang pernah dialami Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan.

"Ada beberapa pegawai yang terkena (penipuan online) dan mengalami kerugian akibat penipuan itu," ungkap Agung.

Diskominfo Kulon Progo pun menggelar Sosialisasi Keamanan Transaksi dan Informasi pada Rabu lalu. Sosialisasi diberikan pada seluruh pegawai di lingkup Pemkab Kulon Progo hingga kalurahan.

Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan menjelaskan sosialisasi tersebut merupakan inisiatif dirinya.

Ia menilai seluruh jajaran harus mampu memahami bahaya peretasan data hingga cara mengantisipasinya.

"Jangan sampai data-data penting pemerintahan dibobol, termasuk data pribadi," kata Agung.(*)