Tantangan Berat Pengawas, Wujudkan Pilkada 2024 di Sleman Berkualitas

Tiga, dengan pengawasan diharapkan memberikan keadilan kepada seluruh pihak  yang berperan, atau peserta pemilihan. 

"Tidak ada yang namanya keberpihakan. Jadi hukum pemilu itu harus adil bagi siapapun pesertanya. Karena itu semuanya butuh pengawasan sehingga hal itu bisa diwujudkan," kata dia. 

Sosialisasi tersebut, turut menghadirkan narasumber dari Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib.

Menurut dia, tugas pengawasan pemilu tidak hanya dimonopoli oleh Bawaslu, melainkan disengkuyung bersama semua masyarakat agar pemilu berjalan penuh integritas.

Nah, pengawasan sendiri bisa berjalan jika setidaknya menemukan potensi pelanggaran kemudian bisa dicegah.

"Jika masyarakat tidak mengawasi maka realitas dilapangan tidak diketahui. Kami memang mengawasi tapi kewenangan dan jumlah kami terbatas. Untuk mengefektifkan pengawasan maka regulasi mendorong kami  melibatkan masyarakat untuk pengawasan partisipatif. Karena Pemilu dan Pilkada ini milik kita semua. Kalau merasa memiliki maka kita punya tanggungjawab untuk ikut mengawasi," kata dia.( Tribunjogja.com )