Tantangan Berat Pengawas, Wujudkan Pilkada 2024 di Sleman Berkualitas

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadapi tantangan tidak mudah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sleman .

Karena, partisipasi pengawasan tidak lagi hanya sekadar mendorong masyarakat supaya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi melalui pengawasan, bagaimana mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara rasional dan tanpa intervensi apapun. 

Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, jika berbicara kerawanan pemilu, sejak tahun 2019 hingga saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sleman masih berada di tingkat kerawanan tinggi.

Tetapi hal tersebut, bisa dibuktikan pada pelaksanaan pemilu 2024 dengan hampir tidak ada gesekan yang terjadi.

Tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi.

Partisipasi pemilihan legislatif di angka 85-87 persen sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menembus 90-91 persen.

Angka ini menempatkan Yogyakarta sebagai peringkat kedua tertinggi nasional untuk tingkat partisipasi masyarakat. 

"Kita sudah melewati fase partisipasi. Nah tantangan ke depan lebih meningkat, bagaimana mewujudkan sebuah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara berintegritas. Berkualitas baik proses maupun hasilnya," kata Arjuna, dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pilkada bersama Masyarakat, Jumat (2/8/2024). 

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat.

Mulai dari penyuluh agama di tiap Kapanewon, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga tokoh ormas keagamaan.

Menurut Arjuna, untuk mewujudkan pemilu berkualitas, tugas pengawasan pemilu tidak hanya disandarkan pada Bawaslu semata.

Peran semua masyarakat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung luber, jurdil, aman damai dan kondusif. 

Pengawasan pemilu sangat penting.

Setidaknya ada tiga kata kunci yang bisa dikedepankan. Pertama, dengan adanya pengawasan maka dapat menjamin integritas proses dan hasil pemilu.

Kedua, melalui pengawasan, maka dapat mendorong agar seluruh proses pelaksanaan pemilu benar-benar dilaksanakan secara transparan, terbuka, penyelenggaranya benar-benar independen dan jujur.