Kulon Progo Mendapat Alokasi Program Padat Karya di 2024 Sebanyak 71 Titik

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kabupaten Kulon Progo mendapatkan alokasi Program Padat Karya yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari APBD DIY.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo pun mulai mempersiapkan program tersebut.

Kepala Disnakertrans Kulon Progo, Bambang Sutrisno tak merinci berapa persisnya besaran alokasi tersebut.

Meski begitu Program Padat Karya rencananya akan dilakukan di 71 titik.

"Pelaksanaannya terbagi dalam 2 tahap, pertama di 37 titik dan kedua di 34 titik," ujar Bambang pada wartawan, Senin (29/07/2024).

Pelaksanaannya direncanakan akan dimulai pada September 2024 mendatang, yang mana bentuknya dalam pembangunan infrastruktur.

Setiap titik setidaknya melibatkan 26 warga yang menjadi tenaga pengerjaan.

Menurut Bambang, Padat Karya jadi salah satu upaya memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

Baca juga: Gandeng Tim dari Jerman, Disdagin Kulon Progo Upayakan Peningkatan Kapasitas IKM

Sebab warga yang terlibat mendapatkan penghasilan karena telah menjadi tenaga pengerjaan.

"Program ini sekaligus memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di kalurahan," jelasnya.

Bambang mengatakan sosialisasi Program Padat Karya mulai dilakukan pada para pamong kalurahan.

Sosialisasi juga menghadirkan warga, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pekerja.

Ia menilai pamong kalurahan hingga dukuh perlu memahami tugas mereka dalam pelaksanaan Program Padat Karya ini.

Antara lain memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

"Masyarakat pun juga perlu memahami prinsip dan mekanisme dari pelaksanaan Padat Karya," kata Bambang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, Priyo Santoso, menilai Program Padat Karya berhasil mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kalurahan. Namun program ini belum menyentuh semua kalurahan.

Ia pun berharap hal tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo.

Sebab program tersebut memberikan dampak berlipat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

"Lewat program ini pembangunan infrastruktur bisa lebih optimal dan ekonomi masyarakat juga meningkat," jelas Priyo.(*)