Persoalan Program MBG di Kulon Progo: Kelayakan SPPG hingga Distribusi Belum Merata

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kulon Progo masih menyisakan sejumlah permasalahan.

Usai adanya kasus dugaan keracunan akibat menu MBG beberapa waktu lalu, Pemkab Kulon Progo pun kini lebih intensif dan ketat dalam pengawasan pelaksanaan program tersebut.

Termasuk di antaranya pengawasan di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kulon Progo.

Beberapa hal yang menjadi poin utama pengawasan yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Uji Laboratorium Air hingga Sertifikasi Halal.

Terbaru, Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo melaporkan hasil pemantauan terhadap puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hasilnya, masih ada SPPG yang disebut belum memenuhi kelayakan.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Nur Hadiyanto, mengatakan kelayakan tersebut dilihat dari sejumlah indikator.

"Seperti pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Pelatihan Penjamah Makanan Dinas Kesehatan (Dinkes), Uji Laboratorium Air, dan Sertifikasi Halal," jelas Nur Hadi pada wartawan, Rabu (22/10/2025).

Setidaknya ada 26 SPPG aktif yang dipantau oleh Satgas MBG Kulon Progo.

Hasil pemantauan menyebut baru 6 dari 26 SPPG yang memenuhi dan memiliki SLHS.

Sementara Uji Laboratorium Air baru dipenuhi oleh 12 SPPG.

Nur Hadi juga menyampaikan sebanyak 23 dari 26 SPPG tersebut sudah memiliki Penjamah Makanan Dinkes.

"Namun belum ada dari 26 SPPG tersebut yang memiliki Sertifikat Halal," ungkapnya.

Belum Merata

Satgas MBG juga mencatat sebanyak 59.496 pelajar dari jenjang TK sampai SMA dan SLB di Kulon Progo yang menerima manfaat MBG.