Persoalan Program MBG di Kulon Progo: Kelayakan SPPG hingga Distribusi Belum Merata

Jumlah ini baru mencapai 67,79 persen dari total sebanyak 87.760 pelajar di Kulon Progo.

Distribusinya pun dinilai masih belum merata.

Salah satu pemicunya adalah jumlah porsi yang ditangani oleh SPPG tidak imbang, sebab ada SPPG yang menangani terlalu banyak porsi, namun ada juga SPPG yang porsinya kurang dari jumlah yang bisa ditangani.

Adapun Satgas MBG juga menerima informasi soal klausul kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sekolah dan SPPG.

Klausul ini dinilai akan menghambat penanganan masalah kesehatan yang bisa terjadi, seperti keracunan makanan.

"Perlu ada langkah tindak lanjut terhadap temuan tersebut," kata Nur Hadi.

Tindak lanjutnya seperti evaluasi menyeluruh terhadap PKS MBG.

Termasuk melakukan redistribusi penerima manfaat antar SPPG dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari produksi, pengantaran, hingga konsumsi.

Satgas MBG Kulon Progo turut mendorong percepatan pemenuhan SLHS, Pelatihan Penjamah Makanan Dinkes, Uji Laboratorium Air, dan Sertifikasi Halal oleh semua SPPG.

Prioritas Pelajar

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, mengatakan rencananya akan ada sebanyak 37 SPPG yang akan beroperasi di wilayahnya. 

Namun semuanya masih dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sehingga bukan jadi kewenangan daerah.

"Namun harapannya, bisa membuat beban SPPG lebih merata dalam membuat porsi MBG," kata Ketua Satgas MBG Kulon Progo ini.

Triyono juga mengatakan fokus penerima manfaat MBG saat ini masih pelajar.

Terutama memastikan sebanyak 87.760 pelajar dari semua jenjang menjadi penerima manfaat.

Saat prioritas pelajar terpenuhi, maka program MBG akan diperluas sasarannya.

Seperti pada guru, ibu hamil dan menyusui, serta balita sesuai arahan pusat.(*)