Warga Kota Yogyakarta Diajak untuk Awasi Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024

“Sinergi dan kolaborasi terus kami lakukan. Pantarlih bekerja mulai 24 Junai sampai 24 Juli mendatang. Di Kota Yogyakarta, coklit sudah 70 persen. Karena memang target KPU Kota Yogyakarta tiga minggu selesai (coklit). Tentu ini berjalan karena koordinasi yang baik dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk jajaran kelurahan, kemantren, hingga Kota Yogyakarta,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta , Septi Sri Rejeki mendorong masyarakat Kota Yogyakarta untuk sadar administrasi kependudukan (adminduk).

Menurut dia, kesadaran masyarakat terkait adminduk juga mempengaruhi proses pemutakhiran data pemilih.

“Terkadang ada masyarakat yang tidak mengingat peristiwa penting, misalnya kematian. Kadang tidak dilaporkan, sehingga tidak memiliki akta kematian. Padahal Pantarlih tidak bisa mencoret begitu saja, harus dibuktikan dengan dokumen kependudukan. Masyarakat mungkin tidak menyadari, kalau administrasi kependudukan ternyata berkaitan dengan Pilkada. Sehingga kami mengajak masyarakat untuk sadar adminduk,” ungkapnya.

Septi menerangkan pihaknya memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan data kepada KPU Kota Yogyakarta .

Sebab data yang diperoleh KPU Kota Yogyakarta berasal dari KPU RI yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Yang menjadi kewenangan Disdukcapil Kota Yogyakarta adalah memverifikasi data dari KPU Kota Yogyakarta .

“Kami memverifikasi, benar tidak si a sampai b warga Kota Yogyakarta, ternyata si a sudah meninggal atau sudah pindah. Bisa saja kemarin Februari 2024 ikut Pemilu, tetapi kemudian meninggal, ini kan harus diverifikasi lagi,” sambungnya.

Pihaknya pun siap mensukseskan Pilkada yang digelar 27 November mendatang.

Selain melakukan jemput bola untuk pemilih pemula hingga ke sekolah-sekolah, pihaknya juga membuka posko di kantor Disdukcapil Kota Yogyakarta .

Tujuannya untuk memastikan warga Kota Yogyakarta mendapatkan KTP elektronik untuk keperluan Pilkada .

“Jadi tidak ada masyarakat yang terkendala memilih karena nggak punya KTP. Kami buka posko juga pada saat hari H. Bagi pemilih pemula, kami jemput bola juga. Yang berusia 16 tahun boleh melakukan perekaman, tetapi untuk pencetakan tetap saat usianya 17 tahun. Jadi kalau umurnya 17 tahun pas Pilkada, silahkan datang ke Disdukcapil untuk ambil KTP, kemudian bisa ke TPS,” terangnya.

“Kami siap mensukseskan Pilkada, sesuai dengan tugas dan kewenangan kami,” pungkasnya. ( Tribunjogja.com )