Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Diguyur APBN Rp71 Triliun, Ini Tanggapan Warga Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, bakal bergulir dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilai yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp71 triliun.

Warga masyarakat di Yogyakarta pun angkat suara mengomentari kebijakan tersebut, di mana rata-rata tidak sepenuhnya mendukung.

Lida, seorang penduduk Kota Yogyakarta mempertanyakan makanan bergizi semacam apa yang bakal dibagikan untuk rakyat selama masa kepemimpinan Prabowo-Gibran tersebut.

"Ya kalau benar-benar mencukupi kebutuhan gizi. Kalau tidak bagaimana? Malah bikin masalah semakin meluas," tandasnya, Senin (24/6/2024).

Bukan tanpa alasan, penyandang gelar magister psikologi itu berujar, belum semua orang tua sudah memiliki pemahaman komplet terkait kebutuhan gizi anak-anaknya.

Ia menilai, keberadaan program tersebut semakin membuat orangtua menyepelekan kebutuhan gizi anak yang harus dicukupi setiap harinya.

"Jadinya orangtua menyepelekan gizi anak, karena dianggap uwis maem, terus nggak perlu lagi usaha buat memenuhi gizi anaknya," cetus Lida.

Baca juga: Sejumlah Warga Bantul Berharap Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo Tak Disunat

"Kemudian ujung-ujungnya muncul pemikiran, beranak-pinak, punya anak banyak, nggak masalah, wong dikasih makan pemerintah," imbuhnya.

Terlebih, ia memandang, sejatinya masih banyak permasalahan lain yang dapat diselesaikan dengan alokasi APBN sebesar itu.

Salah satunya, problem pendidikan yang beberapa waktu lalu sempat mencuat, seiring munculnya isu mahalnya akses perguruan tinggi atau bangku perkuliahan.

"Semua orang punya insting untuk mencari makan sendiri. Makanya, pendidikan murah, atau bahkan gratis, saya pikir lebih penting, karena kalau rakyat terdidik pasti pintar golek mangan," jelasnya.

Sementara, Wanto, warga Kabupaten Sleman, menyebut bahwa program yang diusung Capres dan Cawapres terpilih hasil Pilpres 2024 itu sebenarnya bagus.

Tapi, pelaksanaannya di lapangan berpotensi menjadi kurang pas ketika sasaran program makan bergizi gratis tersebut tidak terpetakan dengan baik.

"Kemampuan anak itu kan beda-beda. Misal, dalam tanda kutip ekonomi sulit, makan sepiring untuk satu keluarga, itu mungkin tepat. Tapi, kalau anak orang kaya, biasa makan mewah, ya buat apa," ujarnya.