Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Diguyur APBN Rp71 Triliun, Ini Tanggapan Warga Jogja
Nilai yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp71 triliun.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
Di samping itu, dengan alokasi anggaran yang terbilang jumbo, mencapai puluhan triliun rupiah, pemerintah dari pusat sampai daerah harus berhati-hari dalam penggunaannya.
Dalam artian, makanan yang sampai ke masyarakat harus benar-benar selaras dengan permintaan pemerintah, tanpa ada potongan-potongan.
"Seharusnya makanan empat sehat lima sempurna, tapi sampainya cuma nasi tempe, sayur, sama susu kemasan yang harganya Rp1.500an, jangan sampai seperti itu," ujarnya.
Alhasil, bapak dengan dua anak itu pun berharap, kebijakan makan bergizi gratis benar-benar bisa dikaji secara matang oleh pemerintah sebelum dilaksanakan.
Terlebih, kondisi dan fasilitas pendidikan di Indonesia dewasa ini belum bisa dikatakan nyaman untuk menuntut ilmu, sehinggga harus mendapat prioritas.
"Terutama di daerah tertinggal, yang kita sendiri nggak tahu bagaimana keadannya di sana, apa harus berenang dulu untuk mencapai sekolah, atau mungkin di luar hujan deras tapi di dalam sekolah gerimis," pungkas Wanto. (*)
| Gelombang Demontrasi Meluas, Prof Masduki: Ini Akumulasi Kecewa Kinerja Prabowo-Gibran |
|
|---|
| Aksi Kamisan di Jogja, Massa Bentangkan Spanduk: Krisis Ekonomi Terjadi Presidan Tak Punya Solusi |
|
|---|
| Peneliti UGM: Kenaikan BBM Non-Subsidi Rasional, APBN Tak Mampu Lagi Menyangga Lonjakan Harga Minyak |
|
|---|
| Lonjakan Harga Pertamax Picu Migrasi ke Pertalite, Beban Fiskal APBN Terancam Makin Berat |
|
|---|
| Presiden Dianggap Terlalu Sering ke Luar Negeri, Pakar UGM Dorong Prabowo Fokus Forum Multilateral |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Prabowo-Gibran-2024.jpg)