Seperti Inikah Pesta Demokrasi?

Pantauan DEEP di tujuh provinsi, ditemukan banyak surat suara tercoblos, tertukar, maupun hilang.

Ada pula laporan kotak suara tak tersegel, TPS terlambat dimulai, hingga TPS tidak aksesibel terhadap para disabilitas.

Masih menurut DEEP, kondisi tersebut tidak mendapatkan respons cepat dari Bawaslu sebagai pengawas.

Padahal, insiden kecurangan atau pelanggaran jelas akan sangat berdampak kepada trust publik atas pelaksanaan pemilu.

Tidak hanya dugaan kecurangan yang mewarnai Pemilu dan Pilpres 2024.

Pesta demokrasi tahun ini juga menyisakan duka.

Menurut Kementerian Kesehatan, 57 petugas pemilu meninggal dunia selama periode 10-17 Februari 2024.

Mereka terdiri atas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Rinciannya meliputi 29 KPPS, 10 Linmas, sembilan saksi, enam petugas, dua PPS, dan satu anggota Bawaslu.

Kementerian Kesehatan mencatat pula, ada 8.381 petugas Pemilu 2024 mengalami gangguan kesehatan atau sakit.

Rinciannya, 4.281 adalah KPPS, 1.040 PPS, 1.034 petugas, 707 saksi, 694 Linmas, 381 Bawaslu, dan 244 PPK.

Dengan penghitungan suara yang masih memunculkan dugaan kecurangan, gelaran Pemilu dan Pilpres 2024 kian memantik keprihatinan karena ada puluhan petugas kehilangan nyawa.

Sampai kapan pesta demokrasi kita seperti ini?

Bukankah seharusnya pesta demokrasi menjadi ajang kegembiraan bagi bangsa dan masyarakat?

Sepertinya istilah pesta demokrasi jangan lagi dipakai, kecuali rakyat benar-benar terbebas dari kecurangan dan praktik korupsi.

*)Tulisan ini telah tayang di kolom Tajuk Tribun Jogja versi cetak edisi Senin (19/2/2024)