Gandeng Sekda hingga Kesbangpol, Bawaslu Bantul Dorong Pendidikan Politik yang Solid

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul memantapkan rencana kerja bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terkait konsolidasi demokrasi lewat penandatanganan rencana kerja.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, berujar, penandatanganan rencana kerja ini dilakukan oleh Bawaslu Bantul bersama lima organisasi perangkat daerah mulai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bantul mewakili Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, serta Badan Kesbangpol Bantul.

"Rencana kerja ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemkab Bantul dan Bawaslu pada Bulan Mei 2025 yang lalu. Bagi Bawaslu Bantul, rencana kerja ini adalah bagian dari konsolidasi demokrasi kepada instansi terkait di daerah," katanya, melalui keterangan resmi yang diterima Rabu (22/4/2026).

Dikatakannya, konsolidasi demokrasi merupakan program yang dijalankan oleh Bawaslu di masa post electoral. Melalui konsolidasi demokrasi ini diharapkan ada penguatan pemahaman tentang demokrasi di masyarakat.

Lebih lanjut Didik menjelaskan dalam rencana kerja ini mencakup beberapa kegiatan antara lain pendidikan politik dan demokrasi di masyarakat, publikasi informasi kepemiluan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan media sosial.

"Selanjutnya, dalam rencana kerja ini juga akan dilakukan penguatan gerakan anti-politik uang, perlindungan hak pilih, serta pengelolaan kearsipan hasil-hasil pengawasan," ucap Didik.

Penandatanganan rencana kerja yang dilakukan di Bantul pada Selasa (21/4/2026) kemarin, dihadiri oleh Sekda Pemkab Bantul, Agus Budiraharja. Agus berharap, kerja sama ini menjadi ruang konsolidasi dan kolaborasi yang secara langsung melibatkan perangkat daerah. 

Untuk itu masing-masing perangkat daerah yang terlibat jangan melihat sebagai tambahan beban, melainkan sebagai penguatan peran dalam mendukung kualitas demokrasi di daerah.

"Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses pengawasan pemilu dapat berjalan lebih optimal, partisipatif, dan didukung oleh sistem pemerintahan daerah yang solid," tutupnya.