Bawaslu Magelang Dalami Dugaan Black Campaign Berupa Selebaran yang Diskreditkan Salah Satu Caleg

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Kabupaten Magelang menemukan dugaan praktik kampanye hitam atau black campaign jelang tahap pencoblosan Pemilu 2024 .

Dugaan black campaign dilakukan dengan menyebarkan ratusan selebaran di sebuah masjid di kawasan Punduhan, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang .

Adapun konten selebaran itu mendeskreditkan salah satu calon legislatif DPR RI 

"Angkanya sudah kita hitung kemarin bersama tim Gakkumdu, Bawaslu, Polres, dan Kejaksaan sejumlah 224. Selebaran gelap di Masjid Unduhan Desa Jogo Negoro, Kecamatan Mertoyudan. Posisi barang bukti sekarang ada di kantor Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Magelang M Habib Sholeh, Selasa (13/2/2024).

Selebaran itu ditemukan oleh warga setempat di masjid dengan kondisi dibiarkan tertumpuk pada Senin (11/2/2024)

Temuan itu kemuduan dilaporkan ke pengawas TPS setempat dan diteruskan ke Panwas Desa hingga Panwascam.

"Akhirnya kemudian selebaran itu diambil. Sehingga yang di masjid itu belum sempat tersebar," ungkap Habib.

Saat ini pihaknya masih berupaya untuk mengidentifikasi pelaku yang diduga melakukan kampanye hitam tersebut.

Baca juga: KPU Magelang Siapkan 8 TPS di Lokasi Khusus untuk Pemilu 2024, Layani Sebanyak 1.917 Pemilih

Termasuk menelusuri selebaran serupa di masjid-masjid lain.

Hal itu merupakan bentuk mitigasi karena tak menutup kemungkinan selebaran itu juga disebar di lokasi berbeda.

"Nah, langkah yang kami lakukan yang pertama adalah menelusuri ya, apakah ada selebaran gelap yang lain. Karena kalau orang cetak tidak mungkin angkanya hanya 224, pasti kan lebih. Nah maka itu ada potensi itu tersebar di masjid lain,," jelasnya.

"Nah saat ini tim kami dari pengawas TPS dan Panwasdes itu keliling mencari ke kemungkinan masih ada yang lain atau tidak," sambungnya.

Lebih lanjut, jelang hari pemungutan suara, Bawaslu belum menemukan laporan terkait politik uang atau money politik. 

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan khususnya pada sejumlah TPS yang dianggap rawan.

"Ada beberapa kriteria misalnya ada dugaan politik uang atau pernah terjadi. Jadi ini sifatnya mitigasi, maka apa yang pernah terjadi di Tahun 2019 akan menjadi pemetaan. Petugas akan bertanya kepada masyarakat, tokoh masyarakat apakah ada yang menawarkan politik uang," beber Habib.