Pemkab Kulon Progo Perkuat Kerjasama dengan UGM Terkait Penanganan Kesehatan Jiwa

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo memperkuat kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada ( UGM ) terkait program penanganan kesehatan jiwa.

Penguatan program ini dipaparkan pada Selasa (23/01/2024).

Peneliti Utama UGM , Prof. Subandi mengatakan program tersebut juga merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Psikologi dan Kedokteran.

"Kerjasama terkait program ini dengan Pemkab Kulon Progo sudah berjalan sejak 2019 dan sekarang berlanjut," kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM ini ditemui di Gedung Field Research Center (FRC) Sekolah Vokasi UGM , Wates.

Pada penguatan kerjasama ini, Pemkab Kulon Progo dan UGM berfokus pada upaya pemulihan kesehatan jiwa, antara lain dengan menguatkan layanan kesehatan.

Menurut Subandi, program ini sekaligus membentuk pemahaman di masyarakat bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bisa sembuh.

Bahkan bisa berbaur dengan masyarakat dan hidup seperti biasa.

"Fokusnya pada penyintas ODGJ, di mana mereka bisa sembuh meski membutuhkan proses," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kulon Progo Tetapkan Target PAD Pariwisata Rp 8,6 Miliar

Subandi mengatakan para penyintas ODGJ perlu diakomodir agar mereka bisa hidup normal. Termasuk mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar mereka seperti pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Kulon Progo , Triyono mengatakan program pemulihan ini diikuti dengan edukasi ke masyarakat soal ODGJ dan penyintasnya.

Ia menilai mereka perlu dirangkul dan diterima oleh masyarakat.

"Para penyintas ODGJ ini bagian dari masyarakat juga sehingga berhak mendapatkan pelayanan yang setara," jelasnya.

Triyono mengungkapkan sudah ada rencana aksi daerah dalam penanganan dan pemulihan ODGJ dan penyintasnya.

Upaya tersebut dilakukan secara lintas sektor, melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Para penyintas ODGJ nantinya bisa mengembangkan kemampuannya lewat berbagai program seperti Padat Karya.

Mereka pun dipastikan mendapat jaminan sosial hingga jaminan kesehatan.

"Jadi mereka bisa produktif dan mandiri, dan masyarakat diharapkan lebih bisa menerima keberadaan mereka," kata Triyono.( Tribunjogja.com )