PPKN Kelas 9 : Hakikat Hukum, Bahas Pengertian Hukum dan Penggolongannya

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah

a. Adanya perintah dan larangan.

b. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang.

Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur.

Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk:

a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.

b. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagian dan kebenaran.

c. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

B. Penggolongan Hukum

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut,

a. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi dalam,

• Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
• Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan- peraturan kebiasaan
• Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara (traktat)
• Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

b. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi dalam,

• Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu.
• Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional (traktat).
• Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain.

c. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi dalam,

1. Hukum tertulis, terbagi menjadi dua macam yaitu,

• Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukukan, sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan.
• Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak di- susun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan.