UII Kirim 3.406 Mahasiswa KKN di Sejumlah Wilayah DIY-Jateng

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Universitas Islam Indonesia (UII) mengirim 3.406 mahasiswa mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 71 tahun akademik 2025/2026.

Adapun pelepasan peserta KKN dilaksanakan Jumat (8/8/2025) di Kompleks Auditorium Kampus Terpadu UII.

Acara tersebut dihadiri pimpinan universitas dan seluruh perwakilan unit KKN dari berbagai fakultas.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor UII, Jaka Nugraha, mengatakan KKN merupakan bagian dari proses pembelajaran yang wajib dijalani oleh mahasiswa.

"KKN adalah salah satu mata kuliah wajib. Keberhasilan KKN menjadi indikator penting pencapaian belajar mahasiswa," kata Jaka.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UII, Eko Siswoyo, menambahkan ribuan peserta KKN tersebut ditempatkan di sejumlah wilayah di DIY dan Jawa Tengah.

Baca juga: UII Gelar Job Fair, Ada 14 Perusahaan Buka Loker

Ia menyebut, wilayah penempatannya mencakup seluruh kabupaten di DIY dan beberapa daerah di Jateng seperti Kebumen, Purworejo, Magelang, dan Sukoharjo.

“Program kerja KKN ini disesuaikan dengan latar belakang keahlian mahasiswa. Program itu meliputi bidang pengembangan UMKM, lingkungan, hingga digitalisasi desa,” jelas dia.

Tak hanya itu, di agenda KKN kali ini, UII terlibat dalam program KKN Kolaboratif Tematik yang bertema pengelolaan sampah.

Tema tersebut merupakan hasil sinergi 14 perguruan tinggi se-DIY dan dikoordinasikan oleh Pemda DIY.

Disebutnya, UII menempatkan 1.800 mahasiswa untuk KKN Kolaboratif Tematik Pengelolaan Sampah.

Fase pertama berfokus pada pemetaan timbulan sampah, sarana pengelolaan, dan kondisi sosial masyarakat.

"Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi perencanaan dan penentuan prioritas program pengelolaan sampah yang lebih efektif oleh pemerintah daerah," ucap Edi.

Khusus di wilayah Kota Yogyakarta, mahasiswa turut dilibatkan dalam penyusunan draft rencana kampung tematik yang akan menjadi acuan pengembangan wilayah berbasis tema. (*)