Kolom Bawaslu DIY

Menangkal Isu Negatif Pada Masa Kampanye Pemilu 2024

Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat di dunia.

Editor: ribut raharjo
zoom-inlihat foto Menangkal Isu Negatif Pada Masa Kampanye Pemilu 2024
Istimewa
Umi Illiyina. SH. MH. C.Med, Bawaslu Provinsi DI. Yogyakarta

Untuk menangkal isu negatif dalam kampanye politik, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama dengan melakukan Pendidikan pemilih. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan pada informasi yang faktual dan substansial.

Edukasi mengenai risiko dan dampak negatif dari kampanye yang memanfaatkan isu-isu sensitif atau palsu. Hal ini dapat dilakukan pula untuk mendorong hadirnya cara berpikir kritis dan selektif. Masyarakat perlu lebih kritis terhadap informasi yang diterima dari media sosial, memeriksa kebenaran dan keaslian informasi sebelum menyebarkannya. Masyarakat juga perlu memperhatikan dengan baik etika dalam berbagi informasi. Hal ini dilakukan dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat memecah belah, merendahkan, atau merugikan kelompok tertentu.

Kedua, menyusun dan menerapkan regulasi dengan ketat. Menerapkan regulasi yang jelas yang melarang penggunaan isu-isu SARA, fitnah, dan propaganda palsu dalam kampanye politik.

Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan tegaknya hukum terhadap pelanggaran aturan kampanye. Masyarakat dituntut untuk terlibat aktif dalam melaporkan konten negatif yang dapat dilakukan dengan melaporkan konten SARA yang berkenaan pada Pemilu kepada Bawaslu, tim Cyber Kepolisian atau platform media sosial yang bersangkutan.

Ketiga, melakukan pengawasan media sosial dengan memantau dan menanggapi cepat penyebaran informasi palsu atau isu-isu negatif di platform media sosial serta Menghapus konten yang melanggar aturan dan merugikan.

Cara keempat yang bisa dilakukan adalah mendorong kandidat untuk fokus pada platform, visi, dan rencana kerja mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memajukan diskusi berbasis fakta dan substansi, bukan fitnah atau serangan pribadi.

Demikian pula dengan mendorong dialog terbuka antar kelompok-kelompok yang berbeda untuk memperkuat toleransi dan pengertian antar sesama serta menekankan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam menangani isu-isu penting.

Kelima, peranan media yang bertanggungjawab. Media memiliki peran penting dalam memeriksa fakta dan menyajikan informasi yang akurat. Mendorong media untuk melaporkan dengan integritas dan tanggung jawab.

Keenam adalah partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu mendidik masyarakat tentang dampak negatif dari kampanye yang bersifat negatif atau menggunakan isu-isu sensitif misalkan dengan mendorong partisipasi aktif dalam pemantauan dan pelaporan terkait kampanye yang melanggar aturan. (*)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved