"Jadi selain memberikan SK pensiun untuk 38 pejabat yang akan pensiun Maret 2023. Kami juga melakukan sosialisasi rencana pensiun untuk 60 pejabat akan purna April 2023. SK nya belum selesai karena masih proses di sistem informasi ASN-BKN," katanya.
Menyinggung tentang potensi kekosongan jabatan, Fithri menyebut pihaknya akan menyamaikan kepada kepala umum tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt), menunggu proses pelantikan jabatan baru.
"Kalau prediksi (pelantikan), harusnya triwulan pertama yakni Maret awal paling tidak harus ada lagi penataan jabatan. Tetapi kami melihat dari sisi kebutuhan organisasi. Kalau misal memang harus segera diisi ya nanti kami isi. Akan tetapi kalau memang cukup dengan pelaksana tugas (plt), maka cukup kami angkat plt saja. Agar tidak terlalu banyak, yang penting organisasi teyap berjalan," tandasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.