Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Lebih Menguntungkan atau Merugikan, Begini Komentar Sekjen PDIP

Setahun jelang pemilihan umum (Pemilu), suhu politik di Tanah Air mulai menghangat.

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
Kompas.com
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Setahun jelang pemilihan umum (Pemilu), suhu politik di Tanah Air mulai menghangat.

Hal itu menyusul munculnya perbedaan pandangan terkait Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Wacana Pemilu dengan sistem proporsional tertutup tersebut didukung oleh PDIP

Di sisi lain, delapan parpol yang ada di parlemen menolak wacana tersebut.

Kepastian apakah pemilu akan dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya ada6 pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait sistem proporsional terbuka.

Salah satu penggugat adalah Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI-P. 

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan berbagai alasannya mendukung proporsional tertutup, apa saja? 

Baca juga: Kata Pengamat, Megawati Bisa Saja Maju Pilpres Lagi, Begini Penjelasannya

Alasan yang pertama adalah terjadinya liberalisasi dan oligarki politik.

Menurut Hasto,pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah melahirkan liberalisasi dan oligarki politik. Para calon legislatif (caleg) juga kian bersaing dengan bebas. 

Sementara sistem proporsional tertutup dianggapnya tak melanggar konstitusi. 

“Sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi, di mana peserta pemilihan legislatif (pileg) adalah partai politik (parpol),” ungkap Hasto dalam konferensi pers virtual Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat (30/12/2022). 

Tak hanya itu, ia mengatakan, sistem proporsional tertutup membuat parpol bakal memberikan penghargaan pada kadernya yang telah bekerja dengan baik. 

Begitu pun, proporsional tertutup dinilai menjadi solusi untuk menekan kecurangan dan biaya pemilu. 

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved