Puluhan Saksi dan Korban Kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta Gelar Aksi Bungkam

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekitar 60 massa terdiri dari saksi dan korban kasus dugaan kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A, Yogyakarta menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) wilayah DIY, Rabu (24/11/2021).

Selain para mantan WBP, peserta aksi juga terdiri dari kalangan napi yang sedang menjalani cuti bersyarat (CB).

Aksi tersebut berlangsung singkat hanya sekitar 15 menit, dimulai dari pukul 10.00 WIB.

Sebagai bentuk protes atas adanya dugaan kekerasan di dalam lapas, para peserta aksi damai itu melaksanakan aksinya dengan cara berdiam diri dan bungkam.

Baca juga: Update Investigasi Dugaan Penyiksaan Lapas Narkotika Yogyakarta, ORI DIY Periksa 14 Petugas Lapas

Mereka juga membentangkan beberapa poster dengan berbagai tulisan di antaranya 'Kami Bukan Binatang', 'Tolong Kami', 'Aku Slalu Membelamu Walau Terpisah Tembok' dan lain sebagainya.

"Ketika suara atas dasar kemanusiaan dianggap sebagai sebuah kegaduhan, maka tidak ada lagi alasan untuk kami bicara," kata Luthfi Farid selaku koordinator aksi, seusai menggelar aksi.

Pernyataan di atas berdasar kepada statemen Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Gusti Ayu Putu Suwardani pada 2 November 2021, atau sehari setelah sejumlah mantan WBP mengadu ke Ombudsman Wilayah DIY atas penyiksaan yang mereka dapat selama mendekam di Lapas Pakem.

Gusti Ayu sempat melontarkan pernyataan bernada ancaman di Lapas Pakem, yakni bakal mencabut status CB kepada WBP yang dianggap membuat gaduh.

Lewat aksi ini, massa mendesak agar kekerasan dan penyiksaan di balik tembok lapas segera dihentikan. 

Kemudian, mereka meminta Ombudsman dan Komnas HAM segera merilis rekomendasi kepada Kanwil Kemenkumham DIY atas kejadian ini.

Selanjutnya, mendesak penghentian perilaku mengancam pencabutan cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat.

Apalagi disertai dengan upaya menggeser opini publik yang belum tentu kebenarannya.

Baca juga: UPDATE Kekerasan Lapas Narkotika Yogyakarta, Oknum Petugas Sudah Mengaku Salah

"Menegaskan bahwa apa yang dilakukan saksi dan korban tidak ditunggangi kepentingan apapun dan siapapun. Tidak lain dari kepedulian akan kemanusiaan dan membangun indonesia yang lebih baik," bunyi tuntutan terakhir.

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham DIY, Purwanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi penuh aksi damai dari para mantan WBP ini. 

"Aspirasi-aspirasi itu kami jadikan bahan evaluasi dan koreksi kami untuk melakukan perbaikan dan penguatan tentunya di dalam melaksanakan pembinaan kepada warga binaan yang sudah diatur dan tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, maupun juklak, juknis, dan SOP," kata Purwanto di kantornya. 

Purwanto juga menyebut bahwa hasil investigasi Kanwil Kemenkumham DIY terkait dugaan kekerasan di Lapas Pakem kini telah diserahkan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkumham guna dicocokkan dengan pendalaman oleh Ombudsman dan Komnas HAM.

"Untuk mendapatkan hasil keputusan langkah-langkah yang harus dilakukan dan penerapan sanksi-sanksi yang akan dikenakan oleh petugas yang bertanggungjawab," ucap Purwanto.

Purwanto mengungkap, sejauh investigasi Kanwil Kemenkumham DIY bergulir belum ada penambahan jumlah jajaran Lapas Pakem sebagai pihak terperiksa.

Artinya, masih lima orang terdiri dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan beberapa petugas regu pengamanan (rupam) lapas.

Baca juga: Ombudsman Turunkan 3 Tim untuk Tindaklanjut Dugaan Penyiksaan di Lapas Narkotika Yogyakarta

"Tugas Kemenkumham dan masyarakat sama-sama berkomitmen yang sama, untuk menjadikan lapas-lapas di Jogja lebih manusiawi, lebih baik bermartabat dan membangun manusia yang berakhlak berbudi baik," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan WBP mengadu ke ORI DIY terkait dugaan penyiksaan yang dialami mereka selama mendekam di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Pakem, Sleman. Peristiwa ini turut menjadi perhatian Komnas HAM.

Para eks WBP mengaku mendapat perlakuan tak manusiawi dari para oknum sipir.

Mulai dari dipukul dengan potongan kayu, selang berisi cor-coran semen, hingga kemaluan sapi. 

Adapun warga binaan yang dipaksa memakan muntahan serta masturbasi.

Para mantan WBP juga mengaku berbagai hak mereka juga tidak terpenuhi selama menghuni lapas.( Tribunjogja.com )