Breaking News:

Aglomerasi DI Yogyakarta

Mudik Aglomerasi Dilarang, Pakar Transportasi UGM: Sulit Dicegah, Jalan Umum adalah Barang Publik

Pemerintah resmi melarang kegiatan mudik lebaran 2021 di wilayah aglomerasi. Hal tersebut diumumkan pada 6 Mei 2021 atau bertepatan dengan hari

Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah resmi melarang kegiatan mudik lebaran 2021 di wilayah aglomerasi. Hal tersebut diumumkan pada 6 Mei 2021 atau bertepatan dengan hari pertama pelarangan mudik lebaran.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk Inovasi dan Teknologi Transportasi, Arif Wismadi, menganggap kebijakan tersebut terkesan mendadak karena ada pesan penting yang tidak tersampaikan, yaitu larangan berinteraksi fisik yang berisiko penularan, di mana pun dan kapan pun. 

Baca juga: Kampus di DI Yogyakarta Siap Jalankan Kuliah Tatap Muka

"Ketika pesan ini disempitkan menjadi tidak boleh mudik, termasuk mudik wilayah aglomerasi, maka esensi pesan ini hilang. Sedangkan, pesan penting ini sudah lebih dari setahun sejak kasus Wuhan merebak," ujar Arif kepada Tribun Jogja.

Terkait sulitnya pencegahan mudik, Arif mengatakan, harus diingat bahwa jaringan jalan umum adalah memiliki sifat barang publik, salah satunya ditandai dengan sifat non-excludable. Yang mana sistemnya dibuat untuk tidak bisa meng-exclude atau mengeluarkan seseorang untuk tidak boleh menggunakannya.

"Jika dipaksa mencegah seseorang menggunakannya, maka biayanya akan sangat besar, dan ketiadaan biaya yang cukup akan membuat tujuannya tidak tercapai," imbuhnya.

Arif melanjutkan, untuk mengawal tujuan pencegahan penularan, khususnya dengan tidak dapat dihindarinya kebocoran jalan tikus, maka pemerintah kota dan kabupaten harus menggerakan sistem di tingkat paling bawah yang bisa mendeteksi kehadiran pemudik, yaitu RT/RW dan pengelola fasilitas publik. 

Karena, kata dia, saat mudik yang menjadi tujuan adalah keluarga, sedang aktivitasnya selain kunjungan saudara adalah aktivitas di fasilitas umum, seperti mall, pertokoan, dan tempat wisata.

"Untuk mencegah interaksi pendatang dan penduduk asli maka peran RT/RW menjadi mutlak," ungkapnya.

Ia menambahkan, Satgas RT/RW bisa diaktifkan lebih kuat untuk memonitor kedatangan pemudik. Masuknya kendaraan dengan plat nomor luar daerah misalnya bisa ditolak.

Di beberapa daerah, ungkap Arif, juga ada inisiatif unik, yaitu untuk mengurangi minat mudik, Satgas Desa menjadikan kuburan dan bangunan tua sebagai tempat wajib karantina.

Baca juga: REI DIY Serahkan 23 Sertifikat PSU Perumahan Kepada Pemkab Sleman

Ia melanjutkan, yang paling dikhawatirkan dari interaksi fisik adalah penyebaran Covid-19 yang meluas sampai ke wilayah pinggiran dengan fasilitas kesehatan minim, supply oksigen, obat, dan vaksinasi yang tidak menjangkau wilayah tersebut.

Selain itu, semakin ke arah pedesaan sikap dan interaksi sosial semakin erat dan intens dengan interaksi fisik yang berisiko penularan.

Kasus Italia di awal pandemi dan menggilanya kasus India saat ini, kata Arif, seharusnya cukup memberi kesadaran semua pihak.

"Di Indonesia saat ini beberapa rumah sakit Covid-19 di perkotaan dan ibukota sudah mulai sepi, yang dikhawatirkan justru kasus di pedesaan meningkat, tetapi tidak terdeteksi dan tertangani dengan baik," ungkapnya. (uti) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved