DPRD DIY Buka Suara Tentang Evaluasi Kebijakan PSTKM di DI Yogyakarta, Ini Catatan Mereka

Berbeda dengan ketiga legislatif di atas, dalam hal ini pandangan Fraksi PKS disampaikan oleh Muhammad Syafii menjelaskan bahwa terhitung sudah 11 bulan COVID-19 berlangsung.

Selama itu pula dirinya mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh kepadanya terkait solusi yang diberikan oleh pemerintah.

"Ini yang selalu dikeluhkan ke kami itu masyarakat menanyakan solusi. Dan itu sudah 11 bulan berlangsung," terang dia.

• Gerakan Jateng di Rumah Saja, Jalur Pendakian Gunung Sumbing Via Butuh Magelang Akan Ditutup

Sementara dari Fraksi PPP oleh Muhammad Yazid yang mengatakan saat ini setiap instruksi dari Gubernur DIY harus sampai ke tingkat bawah.

Karena dirinya menganggap bahwa saat ini masing-masing pemangku kebijakan tidak kompak.

"Maret lalu setiap desa ada pengamanan. Nah, ini sangat penting agar masyarakat bisa sadar," terang dia.

Dirinya juga mengusulkan perlunya pengadaan shelter baru untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19 ke depan.

"Saya usul pengadaan shelter baru. Karena untuk isolasi mandiri perlu tenaga khusus untuk menangani," tegas Yazid.

Secara garis besar kalangan DPRD DIY menilai kebijakan PTKM perlu diperjelas dalam hal pengambilan kewenangan pada suatu daerah.

Sebagai pengingat kebijakan PTKM di DIY yang kedua kali ini dimulai pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021.(hda)