Breaking News:

Upah Minimum 2021 Tetap, Pakar Pembangunan Sosial UGM Sebut Beban Buruh Tambah Berat

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih peka dengan kondisi sulit yang sedang dialami kaum buruh di masa pandemi.

Kompas.com | Totok Wijayanto
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021.

Upah minimum tahun depan diputuskan sama dengan tahun ini.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK 04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hal ini turut mendapat sorotan dari akademisi yang merupakan pengajar di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Dr Hempri Suyatna.

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Pemkot Yogya Operasikan Pos Scan QR Code Sementara 

Baca juga: Polemik Pengelolaan Sampah di Yogya Tak Kunjung Usai, DPD RI Sebut Perlu Dievaluasi

Hempri menyayangkan keputusan Menaker tersebut.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih peka dengan kondisi sulit yang sedang dialami kaum buruh di masa pandemi.

"Menurut saya sangat disayangkan upah buruh tidak naik. Pemerintah seharusnya bisa lebih peka terhadap apa yang dirasakan oleh buruh. Sebab kebutuhan-kebutuhan hidup juga naik. Ini tentunya menjadikan beban hidup buruh tambah berat," ujar Hempri saat dihubungi Tribunjogja.com, Selasa (27/10/2020).

Dengan keputusan Menaker tersebut, lebih lanjut Hempri juga mempertanyakan terkait keberpihakan pemerintah kepada buruh.

Terlebih, kata dia, UU Cipta Kerja berisi hal-hal yang cenderung merugikan buruh.

Sebelum SE itu dikeluarkan, menurut Hempri, seharusnya lebih memperhatikan aspirasi buruh terutama aspek hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Baca juga: Wali Kota Yogya Pastikan Segera Perbaiki QR Code yang Rusak di Kawasan Malioboro

Baca juga: BREAKING NEWS: Gunung Merapi Alami Gempa Guguran Malam Ini

"Perlu dipertanyakan sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap buruh?Apalagi UU Cipta Kerja cenderung merugikan buruh. Kondisi ini tentunya akan memperburuk kesejahteraan buruh. Seharusnya sebelum surat edaran keluar perlu lebih memperhatikan aspirasi buruh terutama aspek hasil survei kebutuhan hidup layak," urainya.

Ia menambahkan, meskipun kondisi sebagian perusahaan masih mengalami kesulitan karena pandemi akan tetapi kalau kita lihat sebagian perusahaan juga sudah mulai bergeliat dan kondisi cenderung lebih baik dibandingkan pada awal pandemi.

"Sehingga sudah seharusnyalah gaji buruh juga naik," pungkasnya. (uti)

Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved