Breaking News:

Polemik Pengelolaan Sampah di Yogya Tak Kunjung Usai, DPD RI Sebut Perlu Dievaluasi

Polemik pengelolaan sampah di Yogyakarta seakan terus berlarut-larut dan diperparah dengan overload-nya TPST Piyungan.

Tribunjogja/ Azka Ramadhan
FGD Pengawasan Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di Gedung DPD RI DIY, Selasa (27/10/20). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Polemik pengelolaan sampah di Yogyakarta seakan terus berlarut-larut dan diperparah dengan overload-nya TPST Piyungan.

Praktis, hal tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPD RI Dapil DIY, Afnan Hadikusumo.

Dalam FGD Pengawasan Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di Gedung DPD RI DIY, Selasa (27/10/2020), Afnan menilai bahwa dibutuhkan langkah nyata dari pemerintah daerah, untuk mengatasi polemik pengelolaan sampah tersebut.

"Karena di Yogyakarta ini kesadaran masyarakatnya masih kurang baik. Kemudian, untuk penegakan aturannya belum maksimal. Karena itu, kebijakan-kebijakan dari pemerintah perlu dievaluasi secara lebih lanjut ya," tandasnya.

Baca juga: Wali Kota Yogya Pastikan Segera Perbaiki QR Code yang Rusak di Kawasan Malioboro

Selain unsur Komite II DPD RI, forum ini juga dihadiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota/kabupaten di DIY, komunitas, pemerhati, dan ormas yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

Afnan mengatakan, hal paling mendasar yang harus segera dilakukan pemerintah adalah menggiatkan sosialisasi terkait pengelolaan sampah dengan 3R (reduce, reuse, dan recycle), yang selama ini pelaksanannya belum maksimal.

"Sosialisasi harus lebih banyak. Masyarakat kita ini memang perlu dididik dengan sistem reward-punishment, bagi yang taat dan yang ngeyel. Nah, itu perlu diterapkan ya, karena kondisinya memang begitu sekarang," terangnya.

Baca juga: Dua Hari Operasi Zebra 2020 di Bantul, Polisi Tilang dan Tegur Puluhan Pengendara

"Kemudian, perbanyak bank sampah di setiap RW, ini untuk mengurangi beban TPST Piyungan. Saat ini sudah terbentuk paguyubannya, yang sebelumnya belum ada. Semoga saja, bisa mengatasi persoalan ini," tambah Afnan.

Afnan pun menegaskan, tiga hal yang meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan aturan dan kebijakan dari pemerintah, memang menjadi pokok dalam penyelesaian polemik pengelolaan sampah berkepanjangan di DIY.

"Jadi, kalau masyarakatnya belum sadar, maka harus dipaksa oleh pemerintah. Makanya, harus ada regulasi yang jelas ya, dan ditegakkan secara konsisten," tegasnya. (aka)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Kurniatul Hidayah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved