TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengamat Sosial Universitas Gajah Mada (UGM) Hempri Suyatna mengutarakan pendapat terkait kebijakan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurutnya, dengan memperhatikan keadilan dan perlindungan terhadap buruh, dirinya berpendapat jika kenaikan upah di 2021 sudah menjadi keharusan.

Karena kondisi ekonomi dan sosial di DIY saat ini, kalangan buruh juga sama-sama terdampak seperti halnya pengusaha dan kelompok lainnya.

"Upah harus naik dengan memperhatikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap buruh," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Disnakertrans DI Yogyakarta Belum Menerima Juknis Penetapan UMP dan UMK

Baca juga: Apindo DI Yogyakarta Berharap Upah Minimum 2021 Ditentukan Melalui Perundingan Bipartit

Menurutnya, pandemi membawa dampak yang luar biasa kepada lapisan masyarakat.

Apalagi, lanjut Hempri, para buruh saat ini memiliki beban yang cukup berat.

Antara lain pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan tuntutan kuota internet untuk menunjang belajar bagi anaknya.

Baca juga: Disnakertrans DI Yogyakarta Masih Terima Aduan Gaji Buruh di Bawah Upah Minimum

Baca juga: Tuntutan Upah Rp3 Juta Buruh DIY di Tahun 2021 Dirasa Terlalu Tinggi

"Pandemi kan juga membawa dampak beban bagi buruh, misalnya dana komunikasi yang meningkat karena pembelajaran jarak jauh," urainya.

Dari dasar tersebut, Hempri berharap kesejahteraan buruh harus menjadi salah satu prioritas utama perusahaan.

Ia juga mendesak agar pemerintah mampu menjadi penengah yang baik antara perusahaan dengan pekerja. (hda)