Breaking News:

Disnakertrans DI Yogyakarta Belum Menerima Juknis Penetapan UMP dan UMK

Namun demikian, jika memperhatikan inflasi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, pemerintah sebagai pengambil kebijakan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi 

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Meski ditarget November nanti kejelasan tentang upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) harus diumumkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum menerima petunjuk dan teknis (juknis) terkait formula penentuan UMP atau UMK di DIY.

Namun demikian, jika memperhatikan inflasi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu berhati-hati supaya tidak menimbulkan gesekan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.

Langkah tersebut ditekankan oleh Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi yang menyebut pihaknya masih belum berani melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk diusulkan ke dewan pengupahan.

"Kami masih belum mendapat informasi terkait juknisnya, sebagai jawaban atas surat yang kami kirim ke pemerintah pusat," kata Aria, kepada Tribunjogja.com, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Apindo DI Yogyakarta Berharap Upah Minimum 2021 Ditentukan Melalui Perundingan Bipartit

Baca juga: Disnakertrans DI Yogyakarta Masih Terima Aduan Gaji Buruh di Bawah Upah Minimum

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya tidak berani mendahului pemerintah pusat terkait perumusan UMP atau UMK di tahun 2021.

Termasuk pandangan pribadi mengenai kondisi ekonomi di DIY saat ini, Aria belum siap untuk memaparkan.

"Bukan kapasitas saya untuk menjawab atau berpandangan pribadi terkait usulan formula kenaikan UMP di DIY," tegasnya.

Baca juga: Dewan Sebut Tuntutan Upah Buruh Rp 3 Juta Terlalu Berat

Baca juga: Tuntutan Upah Rp3 Juta Buruh DIY di Tahun 2021 Dirasa Terlalu Tinggi

Sementara itu, sampai saat ini para serikat buruh di DIY masih mempertahankan supaya UMP di DIY tetap naik di tahun 2021.

Perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Irsyad Ade Irawan menegaskan jika formula penentuan UMP dan UMK harus berdasarkan survei KHL.

"Karena kalau tetap pakai survei inflasi tetap saja tidak akan terpenuhi," katanya.

Sampai saat ini para serikat masih bersikeras untuk tetap menuntut kenaikan UMP dan UMK sebesar Rp 3 juta. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved