Politik
Persatuan Guru Swasta di Bantul Dukung Suharsono - Totok di Pilkada 2020
Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) cabang Bantul memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Suharsono
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL- Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) cabang Bantul memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Suharsono - Totok Sudarto (NoTo) di Pilkada Bantul 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang.
Dukungan diberikan tidak lepas dari sosok Totok Sudarto yang berlatar-belakang seorang guru, sehingga dianggap mampu mewakili dan mengerti kegelisahan guru swasta.
"Kami mendukung sepenuhnya kepada Paslon nomor 2, Noto," kata Ketua umum PGSI Bantul, Encep Komarudin, dalam acara serasehan dan konsolidasi Forum Noto Guru, yang dilangsungkan di Pendopo Gandung Pardiman Center (GPC), Desa Karang Tengah, Kecamatan Imogiri, Bantul, Selasa (13/10/2020) sore.
Baca juga: Pendaftaran Tinggal Dua Hari Lagi, Pelamar Pengawas TPS Pilkada Sleman Belum Penuhi Kuota
Forum tersebut dihadiri oleh pasangan Suharsono dan Totok Sudarto.
Sementara pesertanya adalah guru swasta, berjumlah sekitar 50 orang.
Menurut Encep, guru swasta di kabupaten Bantul sebenarnya ada sekitar 3.500 orang.
Namun karena di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau (Covid-19) sehingga jumlah peserta serasehan yang datang dibatasi, maksimal 50 orang.
Baca juga: Pengetatan Protokol Kesehatan pada Masa Kampanye Pilkada
Sementara guru swasta lainnya, meskipun tidak datang, Encep memastikan hampir mayoritas berpandangan sama.
Ia menyebutkan, sekitar 75 persen guru swasta di Bantul memiliki harapan besar mendukung pasangan Suharsono dan Totok Sudarto supaya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bantul.
Sehingga dengan latar belakang Totok Sudarto sebagai guru, diharapkan akan dapat memperjuangkan nasib guru swasta.
Termasuk didalamnya ada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Yayasan.
Baca juga: KPU Gunungkidul Susun Konsep Debat Paslon Pilkada 2020
"Kegelisahan guru yang mengerti hanya seorang guru, sementara yang lain tidak akan bisa," ucap Encep.
Lebih lanjut, Guru SMK 1 Muhamadiyah Bantul ini mengungkapkan, bagi guru swasta, selama ini merasa ada perbedaan dalam hal fasilitas dan dukungan bila dibandingkan guru negeri.
Misalnya saja, dalam perlindungan BPJS kesehatan.
Guru swasta menurutnya tidak mendapatkan itu.
Sebab itu pihaknya berharap, kedepan bisa diupayakan agar ada perlindungan kesehatan bagi guru swasta, sehingga merasa aman dan nyaman dalam mendidik.
Selain itu, pihaknya berharap, guru tidak tetap yang mengajar disekolah swasta dapat dimasukkan dalam guru honorarium daerah.
Baca juga: Dapat Nomor Urut 2, Suharsono Sebut Hasil Tahajud dan Doa
Selama ini menurutnya yang selalu dimasukkan dalam guru honorarium daerah adalah guru GTT negeri.
Apabila guru swasta tidak dimasukkan kedalam guru honorarium daerah maka, menurut dia, selamanya tidak akan ada perubahan kesejahteraan.
Melalui dukungan kepada pasangan NoTo, Encep mengungkapkan, nantinya bisa menjadi harapan agar dapat mengayomi, melindungi dan menentramkan guru swasta.
"Jangan sampai guru mendidik anak-anak orang lain, tetapi anak sendiri tidak bisa disekolahkan," ungkap dia.
Sementara itu, Calon Wakil Bupati Bantul, Totok Sudarto yang juga merupakan Ketua PGRI Bantul mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan.
Baca juga: KPU Bantul Buka Pendaftaran 14.588 Petugas KPPS, Terbuka Pula Bagi Penyandang Disabilitas
Menurut dia, pendidikan disamping dengan faktor yang lain, termasuk kesehatan, akan menjadi kunci untuk mewujudkan Bantul unggul.
Sebab itu, guru negeri dan swasta, nantinya akan diajak akselerasi bersama untuk menciptakan warga Bantul yang unggul itu.
Adapun soal sejumlah harapan guru swasta, menurutnya, akan diupayakan.
Baginya, kesejahteraan bagi semua warga Bantul adalah keharusan dan jangan ada diskriminatif.
Pihaknya mengaku sudah berhitung, selama ini bagi guru yang sudah sertifikasi THP (Take Home Pay) dianggap sudah cukup besar dan layak.
Sedangkan untuk guru non-sertifikasi memang diakuinya perlu dinaikkan.
"Termasuk asuransi kesehatan harus kita pikirkan juga," ungkap dia. (rif)