4 Kejanggalan dan Dugaan Kecurangan Proses Pemilu 2024 yang Ditemukan Forum BEM se-DIY


TRIBUNJOGJA.COM - Protes terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk dari kalangan mahasiswa.

Di Jogja, mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM se-DIY (FBD) telah mengumpulkan data-data terkait dugaan kecurangan Pemilu.

Koordinator FBD, Gunawan Haramin menyatakan bahwa demokrasi, yang seharusnya menjadi sarana bagi suara rakyat untuk menyalurkan harapannya, kini tercemar oleh tangan-tangan yang tidak bermoral dan bertanggung jawab.

“Pesta demokrasi dalam pemilu 2024 ini, yang seharusnya menjadi perayaan kebebasan dan kedaulatan serta kemenangan bagi masyarakat. Malah menjadi ajang kecurangan yang memalukan,” ujarnya, Rabu (21/2/2024)

Dikatakannya, 14 Februari 2024 kemarin merupakan momentum pesta demokrasi bagi masyarakat, dengan rasa hikmat dan bijaksana masyarakat menyambut akan hal itu.

Landasan dasarnya adalah kedaulatan dan harapan di tengah masyarakat akan adanya masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini kedepannya sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menyalurkan suaranya di TPS masing-masing.

“Sehingga tak terlepas pula bagi kami Forum BEM se-DIY untuk mengawal penuh akan daulat dan harapan masyarakat demi bangsa dan negara Indonesia,” ucapnya.

Baca juga: Ada Kesalahan Distribusi Surat Suara, 2 TPS di Kota Yogya Ini Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang

Sementara Ketua II FBD, Ahmad Makarim Pramuditia, mengatakan pada proses penyelenggaraan pemilu 2024 ini FBD melakukan tinjau fakta di  lapangan dan analisis basis data secara mendalam.

Dari sana mereka banyak menemukan permasalahandan dugaan pelanggaran yang terjadi seperti : 
 


1. Temuan kejanggalan sistem penghitungan suara KPU di Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id.

Disebutkan pada tanggal 20 Februari 2024, KPU mengakui ada 1.223 TPS salah input rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap.

Padahal temuan dari tim IT forum BEM Jogja pada Sabtu tanggal 17 Februari 2024 ada kesalahan Input data rekapitulasi pilpres dari 2447 TPS.

“Anomali data ini masih berpotensi bertambah karena proses scraping masih terus berjalan,” ujarnya. 


Selain itu juga mereka juga menyebutkan bahwa hanya input data pilpres yang tidak bisa direvisi, sekali input langsung dianggap final.

“Tapi input data  DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD bisa direvisi. Kenapa berbeda?,” katanya.