Wali Kota Yogya : Banyak Pondokan dan Indekos yang Berubah jadi VHO Tak Berizin

Menurut dia, izin yang digunakan oleh VHO juga mesti dipertanyakan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan bagi kalangan usaha lain. Di lain sisi para anggota PHRI mesti mengurus perizinan secara ketat sementara VHO dianggap dapat beralih tanpa izin yang jelas.

"Jangan sampai rumah di kampung-kampung bisa langsung difungsikan tapi izinnya bagaimana dan PAD kita menjadi berkurang dan yang dipersiapkan malah PHRI," kata dia. 

Sementara Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya, Ipung Purwandari meminta Pemkot untuk segera mengeluarkan aturan yang jelas tentang VHO. Selain menyoroti dari sisi aturan Ipung juga mengkritisi potensi pajak dari VHO itu.

Dengan maraknya VHO diharapkan bisa meningkatkan PAD. Namun hal itu dinilai belum terwujud. "Pemkot harus tertibkan, agar haknya sama tentang pajak dan lain lain," kata dia.(Tribunjogja/Yosef Leon Pinsker)