Pilkada Bantul 2020, Partai Demokrat Sodorkan Pasangan Abdul Halim - Nur Rahmat

Hingga saat ini menurut Nur Rahmat belum ada deklarasi pasangan Abdul Halim - Nur Rahmat JP untuk maju sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Bantul.

Namun, diakui Nur Rahmat dirinya bersama sejumlah kader telah membentuk tim pemenangan. Diketuai oleh Roni Wijaya Indra Gunawan.

Tugas tim pemenangan nantinya untuk menggalang dukungan dan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik.

"Karena dalam hal ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Harapannya teman-teman yang pernah seperjuangan di dewan bisa mensupport," kata dia.

• Ziarah ke TMP Kusumanegara, DPC PDIP Kota Ajak Milenial Teladani Nasionalisme Pahlawan Bangsa

Roni Wijaya Indra Gunawan yang digadang menjadi tim pemenangan menyampaikan bahwa perhelatan pilkada merupakan ajang untuk mencari sosok yang bisa diterima oleh masyarakat.

"Salah satunya adalah pak Halim yang juga cocok dengan mas Nur Rahmat. Mereka cocok dalam hal kemasyarakatan," kata dia.

Sejauh ini, Roni mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik termasuk dengan partai Kebangkitan Bangsa terkait rencana memasangkan, Abdul Halim - Nur Rahmat.

"PKB menyambut baik," ujarnya.

Menunggu Instruksi Partai

Abdul Halim Muslih menganggap aspirasi yang ada di masyarakat menjelang pilkada merupakan hal yang wajar.

Aspirasi tersebut menurutnya biarkan ditampung oleh partai politik sehingga kedepan akan terus mengerucut, kedalam satu pasangan atau beberapa pasangan calon.

"Jadi ya biasa saja. Tahapan pilkada dimulai akhir tahun. Kalau saya masih menunggu keputusan partai," kata dia.

"Saya sampaikan kepada siapapun termasuk wartawan bahwa saya tergantung partai. Partai akan memberikan amanah apapun ya saya terima. Diamanahi atau tidak diamanahi dalam pilkada itu sangat terbuka," tambah dia.

• Rayakan HUT RI ke-74, Kanwil BRI Yogyakarta Beri Bantuan CSR Untuk SLB

Halim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati dan ketua DPC PKB Bantul mengaku tidak terlalu memasang target. Karena pilkada menurutnya bukan urusan pribadi dia.

Seandainya Pilkada merupakan urusan pribadi maka, kata Halim memilih untuk tidak maju bursa kepala daerah merupakan hal yang paling enjoy. Namun Pilkada menurutnya adalah urusan masyarakat, urusan daerah.

Dimana masing-masing partai politik oleh undang-undang diberikan kewenangan dan hak untuk melakukan rekruitmen calon pimpinan daerah.

"Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa saya mengikuti apa keputusan partai," ucap dia. (Tribunjogja I Ahmad Syarifudin)