Pilkada Bantul 2020, Partai Demokrat Sodorkan Pasangan Abdul Halim - Nur Rahmat

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Bantul kian menghangat.

Meski pilkada baru akan digelar pada 2020, sejumlah partai politik sudah ancang-ancang dan menjalin komunikasi untuk menggodok nama-nama potensial yang digadang bakal menduduki kursi Bantul satu.

Penjajakan masing-masing bakal pasangan calon terus dilakukan.

Salah satunya dengan 'menjodohkan' Ketua DPC PKB yang saat ini menjabat Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dengan Nur Rahmat JP, ketua DPC Demokrat Kabupaten Bantul.

Penjajakan bakal pasangan calon tersebut, bukan isapan jempol belaka.

Dalam kegiatan jalan sehat di Dusun Merten, Desa Gadingharjo, Sanden pada Minggu (18/9/2019) terpasang sebuah spanduk bertuliskan selamat datang, Abdul Halim Muslih dan Nur Rahmat JP, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul.

• Nur Rahmad Diusung Partai Demokrat di Pilkada Bantul 2020

Nur Rahmat mengklaim bahwa spanduk tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.

Menurut dia, saat menjabat sebagai anggota dewan dua periode, masyarakat Sanden adalah bagian dari binaan.

Sehingga wajar bagi dia ketika ada warga yang mengetahui bahwa Demokrat telah mengusung satu nama maju Pilkada, maka warga dengan cepat merespon.

"Ini murni inisiatif dari masyarakat. Mereka mengundang saya dan merasa pas dengan Pak Abdul Halim," aku dia.

Nur Rahmat mengatakan komunikasi dengan partai bergambar bola dunia dengan bintang sembilan itu sejauh cukup intens.

Bahkan aspirasi dari masyarakat dan para kader menginginkan dirinya maju Pilkada bersama Abdul Halim Muslih.

"Tentu ketika nantinya ada kecocokan, maka pasangan Abdul Halim dan Nur Rahmat bisa saja akan terjadi," kata dia.

Meski demikian, Nur Rahmat mengakui bahwa politik sangat dinamis. Proses menuju tahapan pilkada masih panjang, sehingga kemungkinan-kemungkinan kedepan masih bisa terjadi. Terlebih belum ada deklarasi maupun surat rekomendasi dari pusat.

Bentuk Tim Pemenangan

Hingga saat ini menurut Nur Rahmat belum ada deklarasi pasangan Abdul Halim - Nur Rahmat JP untuk maju sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Bantul.

Namun, diakui Nur Rahmat dirinya bersama sejumlah kader telah membentuk tim pemenangan. Diketuai oleh Roni Wijaya Indra Gunawan.

Tugas tim pemenangan nantinya untuk menggalang dukungan dan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik.

"Karena dalam hal ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Harapannya teman-teman yang pernah seperjuangan di dewan bisa mensupport," kata dia.

• Ziarah ke TMP Kusumanegara, DPC PDIP Kota Ajak Milenial Teladani Nasionalisme Pahlawan Bangsa

Roni Wijaya Indra Gunawan yang digadang menjadi tim pemenangan menyampaikan bahwa perhelatan pilkada merupakan ajang untuk mencari sosok yang bisa diterima oleh masyarakat.

"Salah satunya adalah pak Halim yang juga cocok dengan mas Nur Rahmat. Mereka cocok dalam hal kemasyarakatan," kata dia.

Sejauh ini, Roni mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik termasuk dengan partai Kebangkitan Bangsa terkait rencana memasangkan, Abdul Halim - Nur Rahmat.

"PKB menyambut baik," ujarnya.

Menunggu Instruksi Partai

Abdul Halim Muslih menganggap aspirasi yang ada di masyarakat menjelang pilkada merupakan hal yang wajar.

Aspirasi tersebut menurutnya biarkan ditampung oleh partai politik sehingga kedepan akan terus mengerucut, kedalam satu pasangan atau beberapa pasangan calon.

"Jadi ya biasa saja. Tahapan pilkada dimulai akhir tahun. Kalau saya masih menunggu keputusan partai," kata dia.

"Saya sampaikan kepada siapapun termasuk wartawan bahwa saya tergantung partai. Partai akan memberikan amanah apapun ya saya terima. Diamanahi atau tidak diamanahi dalam pilkada itu sangat terbuka," tambah dia.

• Rayakan HUT RI ke-74, Kanwil BRI Yogyakarta Beri Bantuan CSR Untuk SLB

Halim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati dan ketua DPC PKB Bantul mengaku tidak terlalu memasang target. Karena pilkada menurutnya bukan urusan pribadi dia.

Seandainya Pilkada merupakan urusan pribadi maka, kata Halim memilih untuk tidak maju bursa kepala daerah merupakan hal yang paling enjoy. Namun Pilkada menurutnya adalah urusan masyarakat, urusan daerah.

Dimana masing-masing partai politik oleh undang-undang diberikan kewenangan dan hak untuk melakukan rekruitmen calon pimpinan daerah.

"Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa saya mengikuti apa keputusan partai," ucap dia. (Tribunjogja I Ahmad Syarifudin)