10 TPS DIY Wajib PSU dan PSL

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY melakukan kajian paska Pemilu serentak, 17 April lalu.

Dalam kajian tersebut, Bawaslu DIY mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono mengatakan ada dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kulon Progo yang harus melakukan PSU.

Selain Kulon Progo, 8 TPS di Bantul juga harus melakukan PSU.

Ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan TPS tersebut melakukan PSU atau PSL. Meski harus melakukan PSU, namun tidak semua surat suara dilakukan ulang.

• Kisruh Form A5 di Caturtunggal Sleman, Ini Kata KPU DIY

"Permasalahan berbeda-beda, ada yang karena beberapa warga luar luar DIY justru bisa mencoblos, padahal tidak memiliki KTP. Di Bantul dan Kulon Progo terjadi seperti itu. Pemilih tersebut kan berarti mendapat surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Maka nanti yang diulang hanya surat suara khusus presiden saja," katanya saat ditemui wartawan di kantor Bawaslu DIY, Sabtu (20/4/2019).

Ia melanjutkan, PSU atau PSL disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada TPS tersebut.

Sehingga pengulangan pada TPS satu dan TPS lain bisa berbeda.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih menambahkan Bawaslu DIY juga tengah mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengkaji potensi PSU atau PSL di kabupaten/kota lainnya.

Menurut kajian sementara, ada 1 TPS di Bantul, TPS Gunung Kidul, dan 32 TPS di Sleman.

Karena masih bersifat sementara, maka kajian tersebut masih bisa bertambah atau berkurang.

Pihaknya pun akan segera menyelesaikan kajian tersebut, sehingga bisa segera memberikan rekomendasi kepada KPU.

"Masih ada yang berpotensi untuk PSU atau PSL. Itu masih kajian sementara kami, sehingga kami belum bisa sampaikan TPS mana saja. Harapannya segera selesai agar bisa segera memberikan rekomendasi. Karena untuk PSU ini kan waktunya cuma 10 hari ya," tambahnya.

• Potensi Kerawanan Jadi Deteksi Dini KPU DIY

Ia menjelaskan selama pelaksanaan Pemilu lalu, ada beberapa KPPS yang kurang paham dengan tugasnya.