Yogyakarta

Potensi Kerawanan Jadi Deteksi Dini KPU DIY

KPU DIY telah melakukan koordinasi dengan kepolisian, seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait penanganan pada hari H.

Potensi Kerawanan Jadi Deteksi Dini KPU DIY
TRIBUNJOGJA.COM / Noristera Pawetri
Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan pada masa tenang pihaknya mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu 2019 untuk mau menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan kesadaran sendiri.

"Kalau belum diturunkan, maka Bawaslu dan Sarpol PP akan melakukan koordinasi untuk menurunkan," ujarnya pada Tribunjogja.com, Sabtu (13/4/2019).

Ia pun menegaskan, bahwa selama masa tenang tidak ada lagi kampanye dalam bentuk apapun yang dapat merusak suasana kondusif terlebih memicu timbulnya konflik.

Baca: Menikmati Manis-Gurihnya Gurameh Bakar Ala Jambon Resto

"Terkait kerawanan, kami lihatnya sebagai deteksi dini dan sebagai sesuatu yang positif karena kami akan menyiapkan beberapa indikator. Misal tingkat partisipasi dan kerawanan yang lain. Warning awal ini membuat lebih prepare," jelas Hamdan.

Meski demikian, Hamdan menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kecolongan.

Hal tersebut telah diantisipasi dengan koordinasi yang dilakukan dengan kepolisian, seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait penanganan pada hari H.

Sementara itu, terkait antisipasi distribusi pemilih yang terdaftar A5, Hamdan mengatakan bahwa sebagian besar pemilih dari luar DIY yang menggunakan hak pilihnya di DIY berada di Sleman.

Baca: Masa Tenang, Bawaslu DIY Lakukan Patroli

"Saya minta KPU Sleman melakukan distribusi pemilih di TPS yang menjamin ketersediaan surat suara. Idealnya DPTb TPS-nya dekat dengan tempatnya, tapi bisa disebar sepanjang surat suara memenuhi itu," tambahnya.

Pelayanan DPTb, lanjutnya, tergantung pada dua hal.

Pertama adalah surat suara cadangan dan kedua adalah bila ada yang TMS saat hari H misalkan meninggal dunia, maka surat suara bisa dialokasikan.

"Ketika kekurangan, KPPS berhak meminta ke pemilih di limit terakhir untuk memilih mencoblos di TPS yang berdekatan, atau bila ada TPS kurang tapi di TPS lain lebih, maka sangat mungkin TPS yang memiliki surat suara berlebih memberikannya ke TPS yang kurang. Itu sesuai dengan PKPU," imbuhnya.(*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved