Persiapan Magelang Siaga Bencana Saat Puncak Musim Hujan Awal Tahun 2026

“DPRD bertugas merumuskan dan mengesahkan kebijakan pro-penanggulangan bencana, mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran, serta memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Kami mendorong pembentukan lembaga kebencanaan hingga tingkat desa agar ketangguhan bisa dibangun dari bawah,” ujarnya.

Menurut Suroso, pengawasan menjadi aspek penting agar program mitigasi bencana tidak berhenti di tataran seremonial.

“Kami akan terus mengawal agar setiap program benar-benar berjalan sesuai koridor peraturan dan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Abdul Azis, menambahkan bahwa urusan kebencanaan tidak sekadar soal anggaran, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan.

“Pemerintah harus hadir dengan kebijakannya. Urusan kebencanaan sejatinya adalah urusan kemanusiaan. Politik anggaran yang berpihak pada kebencanaan bukan sekadar angka, tapi wujud empati dan tanggung jawab moral,” kata Abdul Azis.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten Magelang yang dinilai semakin tanggap dan profesional.

“Citra BPBD di mata masyarakat kini semakin positif. Respons cepat mereka dalam setiap kejadian bencana menunjukkan bahwa pemerintah hadir saat rakyat membutuhkan,” ucapnya. (tro)